Bappenas Singgung Pemda yang Tak Sinkron Usai Sebut RPJMN Terancam Tak Tercapai

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menanggapi soal target pembangunan nasional Presiden Joko Widodo yang terancam tak tercapai hingga 2024 nanti.

Suharso menyinggung soal tidak sinkronnya rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

"Menyinkronkan rencana pembangunan nasional dan daerah, di mana sasaran-sasaran pembangunan nasional itu seharusnya menjadi rujukan sasaran pembangunan daerah," ujar Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Baca juga: Bappenas Harap Surpres Revisi UU IKN Dikirim Pekan Depan ke DPR

"Bahwa ada janji-janji politik calon-calon bupati, gubernur, wali kota, dan janji Bapak Presiden pada waktu itu yang kemudian diturunkan dalam rencana Presiden pun pada akhirnya disinkronkan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN)," lanjutnya.

Menurutnya sinkronisasi penting karena semua rancangan pembangunan nasional dan daerah dibiayai oleh APBN dan APBD.

Sebagai contoh penanganan stunting. Menurutnya, jika penurunan angka stunting jadi program nasional maka juga harus menjadi perhatian daerah.

Baca juga: Bappenas Tetapkan Lima Kelompok Industri Prioritas

"Sekarang kita sama-sama targetnya harus (turun menjadi) 14 persen. ya ayo. Di tempat (daerah) saya berapa persen ya, oh di tempat saya paling tinggi masih 25 persen, bagaimana saya bisa ikut turun? Gitu loh (harusnya) mereka berpikir," jelasnya.

"Jadi sasaran-sasaran ini seharusnya satu. Ke depan kita tidak bisa lagi mengulangi itu. Jadi kita harus bareng dalam hal target-target yang harus dicapai untuk nasional. Namanya aja sasaran pembangunan nasional, berlaku untuk seluruh nasional," papar Suharso.

Sebelumnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Suharso menyebutkan 10 indikator rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2024 berisiko tidak tercapai.

Baca juga: Bappenas: Indonesia Sudah 30 Tahun Ada di Middle Income Trap

Adapun kesepuluh indikator tersebut yaitu imunisasi, stunting, wasting, tuberkulosis, eliminasi malaria, kusta, jumlah perokok anak-anak, obesitas, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan puskesmas.