Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bela Denny Indrayana, Anies Minta Polisi Menghormati Prinsip Demokrasi

Kompas.com - 02/06/2023, 20:23 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan meminta pihak kepolisian menghormati prinsip demokrasi.

Hal itu disampaikan menanggapi laporan yang disampaikan seseorang bernisial AWW ke Bareskrim Polri atas dugaan kebocoran informasi Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi sistem pemilu oleh pakar hukum tata negara, Denny Indrayana.

“Marilah kita menghormati prinsip dasar dalam kemerdekaan, dalam demokrasi, yaitu kebebasan untuk mengutarakan pandangan dan ini dilindungi undang-undang,” sebut Anies di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (2/6/2023).

Baca juga: Nasdem Minta Mahfud MD Tak Campuri Urusan Pencapresan Anies

“Saya percaya aparat kepolisian akan menjaga marwah itu, sehingga kehidupan berdemokrasi kita makin sehat,” ucap dia.

Menurut Anies, aparat penegak hukum harus ikut menjamin kebebasan berpendapat warga negara.

Ia tak ingin masyarakat mendapatkan tekanan karena mengutarakan pendapat pada publik.

“Jangan sampai kita dalam situasi di mana orang takut untuk mengungkapkan pikiran, takut mengungkapkan pendapat, karena ketika mengungkapkan pikiran dan pendapat bisa mengalami kriminalisasi,” papar dia.

Baca juga: Ditanya soal Formula E yang Digelar Besok, Anies: Baiknya Bagaimana?

Terakhir, Anies menilai berbagai laporan sah saja diajukan pada pihak kepolisian. Tapi, keputusan untuk melanjutkan penyidikan berada di tangan aparat penegak hukum.

“Saya percaya polisi akan melindungi kebebasan berpendapat,” pungkas dia.

Adapun Denny sempat menyatakan melalui akun Twitter-nya bahwa MK akan memutuskan pemilu berjalan dengan sistem proporsional tertutup.

Saat ini, MK masih memproses uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional tersebut.

Baca juga: Cawapres Anies Mengerucut Satu Nama, Nasdem Klaim Ketum Parpol Koalisi Perubahan Tak Resisten

Namun, Juru Bicara MK Fajar Laksono menampik pernyataan Denny. Ia mengatakan saat ini persidangan masih dalam tahap mengumpulkan pendapat para pihak dan belum sampai pada pengambilan keputusan.

Sedangkan Denny mengklaim mendapatkan informasi itu dari pihak yang berada di luar MK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com