Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Disebut Harap Presiden Selanjutnya Lakukan Percepatan dan Bukan Perubahan

Kompas.com - 30/05/2023, 21:48 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut lebih berharap pemerintahan selanjutnya melakukan perbaikan dan percepatan terhadap sejumlah program strategis nasional yang sudah dilakukan ketimbang melakukan perubahan.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/5/2023) kemarin.

Menurut Pemimpin Redaksi Kompas Sutta Dharmasaputra seusai pertemuan, Presiden menekankan terdapat sejumlah program strategis nasional yang patut dilanjutkan.

Karena itu, hal yang penting, menurut Presiden Jokowi, adalah perbaikan dan percepatan.

”Artinya, perbaikan, percepatan, bukan perubahan,” kata Sutta seperti dikutip dari Kompas.id.

Baca juga: Nasdem Minta Jokowi Juga Cawe-cawe ke MK untuk Urusan Sistem Pemilu

Program-program strategis nasional antara lain penuntasan ekosistem kendaraan listrik, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan transisi energi bersih.

Dalam kesempatan itu Presiden juga menyampaikan Indonesia berkesempatan menuju tahapan negara maju jika pemerintahan mendatang bisa memanfaatkan dan mengelola bonus demografi serta proses hilirisasi.

”Tapi pemimpinnya harus punya nyali,” ujar Sutta mengutip perkataan Presiden.

Pada kesempatan tersebut Kepala Negara pun mencontohkan beberapa negara yang sebenarnya memiliki kesempatan maju. Namun, sampai sekarang tetap menjadi negara berkembang.

Presiden mencontohkan negara-negara di kawasan Amerika Latin. Sejak dekade 1970-an mereka sudah menjadi negara berkembang, tetapi kondisinya sampai saat ini relatif tidak banyak berubah.

Baca juga: Istana Sebut Cawe-cawe Jokowi Bukan Berarti Beri Dukungan ke Capres Tertentu

Demikian juga Afrika Selatan yang tidak dapat mengambil kesempatan menjadi negara maju.

Adapun contoh negara yang berhasil melompat menjadi negara maju adalah Korea Selatan. Korea Selatan maju karena masuk ke rantai pasok global.

”Republik Indonesia hanya diberi waktu 13 tahun ke depan. Kalau bisa melompat, bisa jadi negara maju,” ujar Sutta mengutip inti pernyataan Presiden Jokowi.

Hal itulah yang membuat Presiden Jokowi memutuskan melakukan cawe-cawe terkait proses suksesi kepemimpinan nasional pada 2024 mendatang.

Baca juga: Jokowi Akui Cawe-cawe untuk Pilpres 2024, Anies: Kami Harap Itu Tidak Benar

Menurut Presiden Jokowi, jika rakyat memilih pemimpin yang tepat maka diharapkan seluruh target demi Indonesia menjadi negara maju bisa tercapai.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com