Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi

PRESIDEN Jokowi yang Saya hormati,

Surat terbuka ini saya tulis karena cinta saya dari dalam lubuk hati kepada tanah air dan hormat saya kepada Bapak sebagai Kepala Negara.

Bapak bisa membacanya sebagai kritik, tetapi saya tidak ragu karena Bapak pernah bilang langsung kepada saya bahwa Bapak tidak keberatan dikritik karena kritik adalah masukan bagi Bapak.

Saya juga percaya bahwa kritik itu penting. Bahkan kritik dari seorang kawan itu tujuannya agar kawan kita tidak terjerumus. Dengan memuji terus-menerus, maka justru kawan kita akan jatuh terjerembab.

Seperti Bapak tahu, saya pada mulanya adalah pendukung kuat Bapak, bahkan pernah mengedarkan selebaran terkenal yang berjudul “10 Alasan Mengapa Saya Memilih Jokowi” saat periode Pertama.

Begitu pula pada periode kedua saya menjadi pendukung Bapak, meski saya tidak pernah masuk tim resmi kampanye Bapak.

Namun demikian, pada periode dua, saya dapati Presiden saya telah banyak berubah dan banyak membuat kesalahan.

Umpamanya dalam penempatan pembantu-pembantunya, lemah dan tebang pilih dalam penegakan hukum, mengusung kebijakan-kebijakan ekonomi yang menguntungkan kelompok pemodal termasuk modal asing.

Juga menghalangi partisipasi publik dalam proses berbagai UU yang penting. Dan banyak hal lagi yang pernah saya tulis dan tidak akan saya ulangi di sini.

Tapi, yang utama dan terpenting dalam tulisan singkat ini adalah saya merasa, di ujung jabatan Bapak, presiden kita telah mengambil langkah-langkah dan manuver-manuver politik yang membahayakan demokrasi kita.

Demokrasi yang dengan susah payah dan korban jiwa yang telah dibangun di negeri ini oleh anak-anak muda pada revolusi atau reformasi tahun 1998, sekarang menurut pendapat saya, dalam keadaan bahaya menuju keruntuhan.

Yang saya maksud adalah dalam setahun terakhir ini, Bapak tidak lagi konsentrasi kepada pekerjaan utama yang dimandatkan rakyat, yang harus diakui telah mencapai berbagai kemajuan menggembirakan, tetapi telah bermanuver untuk merusak demokrasi.

Antara lain dengan pembatasan jumlah calon presiden oleh UU dan ada berbagai perilaku aib yang membahayakan demokrasi, baik langsung oleh Bapak sendiri maupun oleh pembantu-pembantu Bapak yang dekat dan bekerja di Istana yang tidak mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan dan restu dari orang paling berkuasa di negeri ini, yaitu Presiden RI.

Seperti kita ketahui, meski UU dibuat di DPR, namun tidak akan menjadi UU tanpa kesepakatan dan persetujuan eksekutif yang ikut bersama menyusunnya.

Saya ingin mengingatkan bahwa korupsi itu bukan sekadar korupsi uang saja, tetapi ada korupsi dalam bentuk lain.