Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Plate Tersangka, Mahfud: Dari Target 4.200 Menara BTS, Hanya 958 yang Berdiri, Semua Sampel Tak Berfungsi

Kompas.com - 22/05/2023, 13:30 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD mengungkapkan, hanya 958 menara base transceiver station (BTS) yang berhasil didirikan sepanjang tahun 2020-2021 dari target 4.200 menara.

Hal ini ia sampaikan saat membeberkan kejanggalan proyek pembangunan menara BTS yang kasus dugaan korupsinya diduga melibatkan eks Menkominfo Johnny G Plate.

"Dari 4.200 (menara BTS) yang ditargetkan, 1.100 tower dilaporkan jadi, sesudah diperiksa melalui satelit yang ada itu 958 (menara)," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/5/2023).

Ia melanjutkan, dari 958 menara yang sudah berdiri, tidak semuanya bisa beroperasi karena dari delapan sampel yang dipilih semuanya tidak dapat berfungsi sesuai spesifikasinya.

Baca juga: Mahfud Beberkan Kejanggalan Proyek BTS 4G yang Menyeret Johnny G Plate

"Dari 958 itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak karena sesudah diambil delapan sampel dan semuanya itu tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi," ujar Mahfud.

Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu hanya sekitar Rp 2,1 triliun dari anggaran total yang mencapai Rp 10 triliun.

Oleh karena itu, Mahfud menyebutkan, ada penyalahgunaan dana sekitar Rp 8 triliun yang harus dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Mahfud pun menekankan bahwa proyek pembangunan BTS sudah berjalan dengan baik sejak tahun 2006 hingga 2019.

Baca juga: Johnny G Plate Tersangka, Jokowi Minta Pegawai Kominfo Bekerja seperti Biasa

"Baru muncul masalah sejak anggaran tahun 2020, yaitu ketika proyek senilai Rp 28 sekian triliun itu dicairkan dulu sebesar Rp 10 koma sekian triliun pada tahun 2020-2021," kata Mahfud.

Mahfud menuturkan, ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021, ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan.

Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022 dengan alasan pandemi Covid-19.

"Padahal, uangnya sudah keluar tahun 2020-2021, minta perpanjangan sampai Maret, seharusnya itu tidak boleh secara hukum, tapi diberi perpanjangan," ujar Mahfud.

Pada Maret 2022 ditemukan fakta bahwa dari 4.200 menara yang ditargetkan berdiri, hanya 958 menara yang benar-benar berdiri, itu pun tidak bisa dipastikan dapat berfungsi atau tidak.

Baca juga: Tegaskan Tak Ada Politisasi dalam Penetapan Tersangka Johnny Plate, PDI-P: Korupsi, ya Korupsi

Berdasarkan temuan itulah Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini.

Akan tetapi, Mahfud enggan menjawab ketika ditanya soal peran Plate dalam pusaran korupsi ini.

Halaman:


Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com