Soal Jalan Rusak di Sumut, Jokowi: Segera Kita Perbaiki, tapi Perlu Waktu

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa Sumatera Utara menjadi provinsi dengan kerusakan jalan terparah jika dibandingkan dengan daerah lain. Presiden mengatakan, kerusakan jalan tersebut segera diperbaiki.

Hal tersebut disampaikan Presiden usai meninjau kerusakan jalan di ruas Jalan Gunting Saga yang berada di Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara, pada Rabu (17/5/2023).

"Ya itulah kita cek (kondisinya) ke lapangan dan segera kita perbaiki. Tapi ini perlu waktu karena tadi yang rusak kan angkanya sudah tahu semuanya, banyak," ujar Jokowi, dilansir dari keterangan melalui video yang dibagikan fotografer resmi Presiden, Agus Suparto, pada Rabu siang.

Baca juga: Jokowi Sebut 13.000 Kilometer Jalan Kabupaten Kota di Sumut Rusak

Kepala Negara kemudian menjelaskan bahwa jalan nasional di Sumatera terbentang sepanjang 2.600 kilometer, dan kerusakan terjadi sepanjang 260 kilometer.

Lalu, ruas jalan provinsi terbentang sepanjang 3.005 kilometer dan yang mengalami kerusakan sepanjang 340 kilometer.

"Jalan kabupaten ini yang banyak yang rusak. Dari 33.000 kilometer di Sumatera Utara, yang rusak kira-kira 13.000 kilometer. Salah satunya ini yang kita lihat di Labuhan Batu Utara, Labura," jelas Jokowi.

"Di sini ada 13.000 kilometer. Kemudian yang menuju Tanjung Leidong ada 17.000 kilometer dengan keadaan yang kurang lebih sama dengan ini. Ini yang segera kita perbaiki. Nanti akan dimulai perbaikan di lapangannya paling lambat Juli," paparnya.

Baca juga: Sidak Jalan Rusak di Sumut, Jokowi Parkir Mobilnya di Depan Lubang Berlumpur

Jokowi mengatakan, perbaikan kerusakan jalan di Sumatera Utara akan dibagi pengerjaannya, yakni ada kerusakan yang akan diperbaiki pemerintah pusat, serta bagian kerusakan yang diperbaiki oleh pemerintah provinsi, dan kabupaten atau kota.

"Semua yang di Sumatera Utara tetap sama kita bagi, ada yang dikerjakan oleh Pak Gubernur, ada yang dikerjakan oleh Pak Bupati, ada yang diambil alih oleh pusat yang kira-kira provinsi atau kabupaten atau kota tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan," tambah Kepala Negara.