Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemensos Temukan Ribuan Rumah "Mewah" Tak Layak Terima Bansos

Kompas.com - 16/05/2023, 13:31 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mengaku menemukan ribuan rumah bagus yang seharusnya tidak layak menerima bantuan sosial (bansos).

Temuan tersebut berasal dari laporan masyarakat yang memanfaatkan fitur usul dan sanggah pada aplikasi Cek Bansos. Berdasarkan laporan tersebut, Kemensos lantas melakukan verifikasi dan validasi untuk mengetahui kebenarannya.

"Kami sudah menemukan ribuan rumah. Itu rumah yang bagus-bagus dan ternyata laporan masyarakat benar adanya," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kemensos, Agus Zainal Arifin di kantor Kemensos, Jakarta Timur, Senin (15/5/2023).

Baca juga: Minta Sri Mulyani Beberkan Pemda Pelaku Politisasi Bansos, Kemensos: Tunjuk Hidungnya!

Agus menyampaikan, fitur usul sanggah memang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Hingga saat ini, terdapat 1.742.506 yang terregistrasi dalam fitur usul sanggah aplikasi Cek Bansos.

Saat ini, sudah terdapat 34.751.911 data yang telah diperbaiki daerah, 20.583.192 data usulan baru, dan 5.517.871 data ditidaklayakkan untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos).

Namun saat menerima laporan dari masyarakat, Kemensos tidak serta-merta menghapus penerima berdasarkan data yang dilaporkan.

Pelaporan dari masyarakat pun harus melampirkan data, misalnya foto rumah penerima yang dianggap berhak maupun tidak berhak menerima bansos.

Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Praktik Timses Politik Masuk Daftar Penerima Bansos

"Kita enggak bisa hanya berdasarkan prejudice, perkiraan, pokoknya enggak bisa. Harus datangkan data. (Fitur) Usul sanggah ini kalo mau menyanggah, sanggahlah dengan data. Fotolah rumah orangnya. Foto rumah orang tersebut kita akan crosscheck," tuturnya.

Setelah melakukan verifikasi dan validasi, Kemensos lantas yang akan memutuskan orang tersebut benar tidak layak atau layak mendapatkan bansos.

"Kalau enggak benar bagaimana? Kalau nggak benar, begitu kita bandingkan itu enggak cocok (dengan keadaan sebenarnya), itu fitnah belaka. Karena itu tidak serta merta semua yang disanggah langsung kita hapus," ujar Agus.

Di sisi lain, kata Agus, masyarakat pelapor tidak perlu khawatir karena identitasnya akan tetap dirahasiakan oleh Kemensos. Jika menemukan adanya praktik kecurangan, ia meminta masyarakat tetap berani melapor.

"Tidak usah takut kalau memang ada orang-orang yang entah karena kekuatannya sehingga dia bisa memasukkan orang-orang yang tidak layak, masuk mendapatkan bansos atau masuk dalam DTKS, masyarakat sekitarnya terutama tetangga-tetangga dalam satu kelurahan tidak perlu takut, segera laporkan," tandas Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com