Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baharkam Polri Gagas Program Polisi RW Jadi Program Nasional

Kompas.com - 15/05/2023, 22:03 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen Pol Fadil Imran berencana menjadikan program Polisi RW secara nasional.

Menurut Fadil, Polisi RW tersebut nantinya akan ditempatkan di setiap wilayah dan diharapkan dapat mencegah gangguan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

"Tugas Polisi RW menyelesaikan permasalahan Kambtimas yang bisa menimbulkan kejahatan, tentunya bersama elemen masyarakat. Kemudian, menganalisa bersama masyarakat tentang potensi yang dapat menganggu Kamtibmas, mulai dari geografis, demografi, dan lainnya," kata Fadil dalam keterangan tertulis, Senin (15/5/2023).

Menurutnya, Polisi RW juga akan berkerja sama dengan seluruh elemen masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Baca juga: Kapolda Metro Karyoto Akan Lanjutkan Program Warisan Fadil Imran, Salah Satunya Polisi RW

Fadil mengatakan, berharap Polisi RW dapat melakukan penyelesaian permasalahan dengan cepat hingga mencegah terbentuknya potensi kejahatan.

"Kemudian, menyusun respon terhadap persoalan tersebut. Perlahan seluruh faktor-faktor yang terbukanya ruang gangguan Kamtibmas bisa dihilangkan," kata mantan Direktur Siber Bareskrim Polri ini.

Sebagai informasi, program Polisi RW awalnya diinisiasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Belakangan ini, program itu mulai diluncurkan sejumlah kepolisian di daerah seperti Bogor, Garut, Demak, hingga Malang Kota.

Polisi RW bertugas sebagai petugas penghubung (liaison officer/LO) Polri di setiap RW yang berperan untuk mendengarkan, menerima, berempati terhadap keluh kesah, keresahan, keinginan, harapan, dan permasalahan di masyarakat.

Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti pun mendukung program itu diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga: Polda Metro Bentuk 1.608 Polisi RW di Tangerang, Apa Tugasnya?

Poengky juga berharap program itu dapat benar-benar menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat di daerah masing-masing.

"Dan jangan hanya simbolis atau seremonial, tetapi benar-benar mendengar suara masyarakat dan mencarikan solusinya secara bersama-sama,” kata Poengky saat dihubungi, Sabtu (13/5/2023).

Poengky juga menyampaikan sejumlah hal yang perlu dioptimalisasikan dalam program Polisi RW.

Pertama, pentingnya koordinasi yang baik antara polisi RW dengan Bhabinkamtibmas, Ketua RW, pimpinan wilayah, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Kedua, perlu ada kontinuitas koordinasi, kehadiran dan kegiatan bersama agar tidak terkesan seremonial.

Ketiga, perlu didukung modernisasi peralatan, misalnya CCTV dan piranti komunikasi.

“Keempat, pelibatan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kamtibmas. Serta kelima, perlu ada inovasi-inovasi bersama untuk menguatkan harkamtibmas di wilayah tersebut,” katanya.

Baca juga: Kompolnas Dukung Program “Polisi RW”, Diharapkan Serius Tampung Keluhan Masyarakat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com