Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Badai Eks Kerispatih dan Komika Mongol Bakal Ikut Berebut Kursi DPR RI dari PSI

Kompas.com - 14/05/2023, 12:14 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan kibordis Band Kerispatih Doadibadai Hollo atau Badai dan Komika Mongol menjadi bakal calon legislatif (bacaleg) DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ketua Umum PSI Giring Ganesha mengatakan, selain mereka berdua masih banyak selebritas lain yang juga bakal maju untuk memperebutkan kursi menuju Senayan pada Pemilu 2024.

“Ada Bro Badai (eks) Kerispatih, terus ada Bro Mongol juga dan beberapa nama yang sejujurnya masih kita rahasiakan. Tapi tunggu tanggal mainnya aja sih, karena pasti panjang,” ujar Giring di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta, Minggu (14/5/2023).

Baca juga: Daftarkan Bacaleg ke KPU, PSI Kejar Target 15 Juta Suara pada Pemilu 2024

Ia menuturkan, Badai bakal maju di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VI, sedangkan Mongol di dapil Sulawesi Utara.

Sementara itu, Giring pun mengaku juga akan mendaftarkan diri menjadi bacaleg RI. Kemudian, lanjutnya, ada pula Ade armando yang juga akan menjadi bacaleg dari PSI.

“Saya maju di dapil saya, yaitu (dapil) Jabar I (meliputi) Kota Bandung dan Kota Cimahi dan Bang Ade Armando maju di DKI II Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri,” papar dia.

Dia optimistis partainya bisa mendapatkan suara lebih baik dalam pemilihan legislatif (pileg) 2024. Alasannya, PSI selama ini selalu menepati janji untuk mendukung kinerja Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Raja Juli Antoni Tak Diajukan sebagai Caleg PSI pada Pemilu 2024

Bagi Giring, langkah itu bakal mendapatkan simpati publik yang akhirnya akan memilih PSI untuk menjadi wakilnya di DPR RI.

“Bismillah, kami menargetkan 15 juta suara di Pemilu 2024. Kami optimistis bisa mencapai target tersebut karena kami menjawab aspirasi masyarakat akan hadirnya negarawan seperti Pak Jokowi yang kompeten, berintegritas, dan tentunya bersih,” imbuh dia.

Diketahui PSI menjadi salah satu partai politik (parpol) yang gagal menembus Senayan pada Pemilu 2019.

Saat itu, PSI hanya memperoleh 2,6 juta suara sah nasional atau 1,8 persen. Sedangkan syarat untuk mendapatkan kursi DPR RI, sebuah parpol harus mencapai suara minimal 4 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com