Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muncul Isu Ahok Diusulkan Luhut Jadi Pendamping Anies, Surya Paloh: Enggak Ada

Kompas.com - 12/05/2023, 11:49 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membantah isu yang beredar bahwa Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengusulkan nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan.

Menurutnya, Luhut sama sekali tak menyampaikan kandidat cawapres dalam pertemuan di Wisma Nusantara, Menteng, Jakarta, Jumat (5/5/2023).

“Kalau mau jujur enggak ada. Pak Luhut bercanda, kawan-kawan wartawan terlalu serius menanggapinya. Kena candaan Pak Luhut,” ucap Surya di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Kamis (11/5/2023).

Ia justru mengaku senang bertemu dengan Luhut pekan lalu.

Baca juga: Ditanya soal Cawapres Anies, Surya Paloh Ingin Lihat Dulu Pendamping Ganjar dan Prabowo

Bagi Surya, Luhut menunjukan semangat kebersamaan meski dalam pilihan politik yang berbeda.

“Bagus sekali ada canda, tidak terlalu serius, cepat emosi, cepat marah, atau cepat mengecilkan seseorang kawan, jangan itu,” tutur dia.

Surya menyatakan sampai saat ini partai politio (parpol) koalisi pemerintah belum ada yang memberikan tawaran atau usulan kandidat pendamping Anies untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Belum ada tawarannya, bagaimana saya mau jawab? Kalau nanti ada, kita duduk lagi,” kata dia.

Terakhir, Surya mengaku belum memiliki rencana untuk berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Rommy: Megawati dan Kami Sepakat Putuskan Cawapres Setelah Formasi Parpol Pengusung Ganjar Komplit

Ia malah memberikan sinyal menunggu panggilan dari Jokowi.

“Jangan tanya saya, tanya kepada Pak Jokowi,” kelakar Surya.

Diketahui saat ini baru dua calon presiden (capres) yang mendapatkan tiket untuk menjajaki Pilpres 2024. Pertama, Anies yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Kedua, Ganjar Pranowo yang dideklarasikan oleh PDI-P.

Sementara itu, kandidat capres potensial lainnya, yakni, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto nampak masih menjajaki pembentukan koalisi besar bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com