Hentikan Konflik, Presiden Jokowi Harap Myanmar Lakukan Dialog Internal

MANGGARAI BARAT, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berharap, Myanmar memiliki komitmen untuk berdialog secara internal menyelesaikan konflik di negaranya.

Hal tersebut menindaklanjuti tidak adanya kemajuan signifikan dari Konsensus Lima Poin (5PC) yang diinisiasi oleh ASEAN.

Konsensus ini menjadi referensi utama bagi ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya.

"Indonesia telah melakukan non-megaphone diplomacy kepada berbagai pemangku kepentingan di Myanmar. Ini sesuai mandat 5 poin konsensus," kata Jokowi dalam konferensi pers usai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Kamis (11/5/2023).

"Kami berharap Myanmar juga memiliki komitmen politik untuk berdialog secara internal di antara mereka," ujar dia.

Baca juga: Gubernur Viktor: KTT ASEAN Jadi Momentum Kebangkitan Ekonomi NTT

Jokowi menyatakan, Indonesia bahkan siap untuk berbicara dengan junta Myanmar.

Namun, Jokowi memastikan, engagement atau melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan.

Dalam KTT ke-42 ASEAN pun, semua kepala negara sepakat untuk tidak mengundang negara itu pada level politik. Jokowi menyampaikan bahwa kesatuan ASEAN sangat penting.

"Perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa engagement bukan berarti pengakuan. Ini jelas," ujar Jokowi.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L. P. Marsudi menyebut, kurangnya kemajuan dalam implementasi Konsensus Lima Poin bukan berarti ASEAN menyerah.

Sejak berdirinya, ASEAN terikat dengan berbagai prinsip yang harus dihormati, yang sejalan dengan piagam ASEAN.

Masa depan ASEAN akan ditentukan dengan menghormati prinsip-prinsip tersebut.

"Dengan demikian, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa komitmen ASEAN tetap teguh untuk membantu rakyat Myanmar melalui penyaluran bantuan kemanusiaan dan dengan mengadopsi prinsip no one left behind," ujar dia.

Baca juga: Kapolda NTT: Sinergitas TNI-Polri Kunci Keberhasilan Pengamanan KTT ASEAN di Labuan Bajo

Konsensus Lima Poin terdiri dari menghentikan kekerasan, menjalin dialog konstruktif untuk mencapai solusi damai, dan menunjuk urusan khusus ASEAN untuk Myanmar demi memfasilitasi proses dialog.

Kemudian, menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar oleh ASEAN, hingga mengirim utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu semua pihak yang terlibat.

Situasi di Myanmar menjadi tidak kondusif setelah junta militer mengudeta pemerintahan pada 1 Februari 2021.

Junta militer menculik Presiden Myanmar Win Myint hingga penasihat negara sekaligus Ketua Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) Aung San Suu Kyi.

Karena kudeta tersebut, warga di Myanmar akhirnya melakukan demo besar-besaran menolak junta militer. Namun, junta militer menggunakan kekerasan untuk melawan warga.