Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Nilai Pilpres 2024 Bisa Diikuti 3 Paslon Capres-Cawapres

Kompas.com - 07/05/2023, 05:41 WIB
Tatang Guritno,
Jessi Carina

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla menilai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bisa diikuti oleh tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Hal itu disampaikan setelah menerima kunjungan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di kediamannya, kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023) malam.

“Bukan baik atau tidak baik, kenyataan politiknya minimum tiga (paslon), dan itu baik saja,” ujar Jusuf Kalla pada awak media.

Ia mengungkapkan semakin banyak paslon, maka kontestasi elektoral akan semakin baik. Ia mencontohkan ketika berpasangan dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004.

Baca juga: Minta Jokowi Contoh Megawati dan SBY, Jusuf Kalla: Tak Jauh Terlibat Politik Saat Jabatan Akan Berakhir

“Dulu yang waktu itu saya lima (paslon) malah dan itu sangat baik pelaksanaannya,” kata dia.

Menurutnya, yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah saat ini adalah memastikan proses demokrasi jelang pemilu 2024 berjalan dengan baik, terutama, membuka ruang munculnya semakin banyak paslon.

“Kita bukan Amerika yang cuma dua, kita partainya banyak, jadi kalau baik, tiga (paslon) wajar. Bukan soal jumlahnya tapi proses demokrasinya berjalan dengan baik,” imbuh dia.

Diketahui saat ini baru ada dua calon presiden (capres) yang telah mendapatkan tiket untuk melenggang ke Pilpres 2024.

Baca juga: Bela Nasdem, Jusuf Kalla Ingatkan Jokowi Tak Banyak Ikut Campur Politik Jelang Pilpres 2024

Keduanya adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang berisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, dan Partai Demokrat.

Kemudian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang merupakan capres dari PDI-P dan turut diusung pula oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Sementara itu Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, dan PKB belum menemukan konsensus soal pengusungan capres.

Empat partai politik (parpol) tersebut tengah menjajaki pembentukan koalisi besar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com