Salin Artikel

Jusuf Kalla Nilai Pilpres 2024 Bisa Diikuti 3 Paslon Capres-Cawapres

Hal itu disampaikan setelah menerima kunjungan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di kediamannya, kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023) malam.

“Bukan baik atau tidak baik, kenyataan politiknya minimum tiga (paslon), dan itu baik saja,” ujar Jusuf Kalla pada awak media.

Ia mengungkapkan semakin banyak paslon, maka kontestasi elektoral akan semakin baik. Ia mencontohkan ketika berpasangan dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004.

“Dulu yang waktu itu saya lima (paslon) malah dan itu sangat baik pelaksanaannya,” kata dia.

Menurutnya, yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah saat ini adalah memastikan proses demokrasi jelang pemilu 2024 berjalan dengan baik, terutama, membuka ruang munculnya semakin banyak paslon.

“Kita bukan Amerika yang cuma dua, kita partainya banyak, jadi kalau baik, tiga (paslon) wajar. Bukan soal jumlahnya tapi proses demokrasinya berjalan dengan baik,” imbuh dia.

Diketahui saat ini baru ada dua calon presiden (capres) yang telah mendapatkan tiket untuk melenggang ke Pilpres 2024.

Keduanya adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang berisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, dan Partai Demokrat.

Kemudian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang merupakan capres dari PDI-P dan turut diusung pula oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Sementara itu Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, dan PKB belum menemukan konsensus soal pengusungan capres.

Empat partai politik (parpol) tersebut tengah menjajaki pembentukan koalisi besar.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/07/05413511/jusuf-kalla-nilai-pilpres-2024-bisa-diikuti-3-paslon-capres-cawapres

Terkini Lainnya

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

Nasional
Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Nasional
Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Nasional
Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Nasional
Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus Vina Cirebon

Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus Vina Cirebon

Nasional
Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Nasional
Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nasional
Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Nasional
Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Nasional
Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Nasional
Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Nasional
Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Nasional
Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Nasional
Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke