Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sikap Jokowi Hanya Undang Parpol Koalisi Pemerintahan ke Istana Dinilai Kurang Elok

Kompas.com - 04/05/2023, 15:31 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hanya mengundang pimpinan partai koalisi pendukung pemerintahan dinilai bakal menimbulkan persoalan karena terkesan hanya mengajak segelintir kelompok buat membangun Indonesia pada masa pemerintahan mendatang.

Pengamat komunikasi politik Effendi Gazali mengatakan, seharusnya Jokowi tidak pilih-pilih dan mengajak seluruh partai politik, termasuk oposisi, jika menginginkan pembangunan ke depan bisa dijalankan secara gotong-royong seperti yang kerap didengungkan.

"Habis Lebaran itu halalbihalalnya dengan seluruh partai politik dulu, karena Indonesia ke depan yang mau jadi empat besar ekonomi dunia itu juga harus mengajak semuanya, termasuk partai-partai di luar pemerintah," ujar Effendi seperti dikutip dari program Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (3/5/2023).

Baca juga: Nasdem Tak Masalah jika Dianggap Bukan Parpol Pendukung Jokowi Lagi, tapi...

Menurut Effendi, sejauh ini capaian yang diinginkan Presiden Jokowi adalah pembangunan yang berkesinambungan.

Maka dari itu menurut Effendi, seharusnya upaya pembangunan yang berkesinambungan bukan hanya dititipkan kepada partai politik pendukung pemerintah saja.

Akan tetapi, partai lain yang di luar pemerintah tentu perlu dirangkul agar mimpi Indonesia menjadi negara maju bisa diwujukan bersama.

Baca juga: PPP Akan Temui Jokowi di Istana, Serahkan Hasil Rapimnas yang Putuskan Mengusung Ganjar

Bahkan Effendi secara khusus menyebutkan dalam pertemuan itu Jokowi tidak mengajak partai politik yang berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yang dihuni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Seakan-akan Indonesia ke depan itu tidak mengajak Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kan Indonesia ke depan itu harus mengajak semua. Di Pilpres 2024, tetap saja presiden yang terpilih adalah Presiden untuk seluruh bangsa Indonesia," ujar Effendi.

Maka dari itu Effendi menilai kurang tepat jika Jokowi hanya merangkul partai koalisi pemerintah untuk tetap rukun dan padu supaya agenda pembangunan yang berkesinambungan tetap berjalan, dan mengesampingkan partai-partai di luar pemerintahan.

Baca juga: Demokrat Cari Informasi dari PKB soal Pertemuan 6 Ketum Parpol dengan Jokowi

Menurutnya pesan tersebut perlu juga disampaikan kepada partai di luar pemerintah agar perjalanan proses demokrasi tidak selalu berkutat dengan persaingan sengit yang bisa menyeret masyarakat ke dalam konflik.

Sebelumnya diberitakan, enam pimpinan partai politik pendukung pemerintah diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Merdeka, Selasa (2/5/2023), malam lalu.

Sebanyak 3 dari 6 pimpinan partai yang dipanggil ada yang merangkap jabatan sebagai menteri.

Mereka adalah Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian dan Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com