Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Parpol yang Tak Mandiri Ambil Sikap, Rocky Gerung: Koalisi Barang Busuk Demokrasi

Kompas.com - 04/05/2023, 00:02 WIB
Miska Ithra Syahirah,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Akademisi Rocky Gerung menyebut koalisi seharusnya mendikte keadaan, bukan keadaan yang mendikte koalisi.

Maksudnya, saat ini, kata Rocky, koalisi partai malah mengikuti arus pergerakan politik, bukan koalisi yang menentukan apa keputusan yang harus diambil secara mandiri.

"Jadi apa yang kita sebut koalisi sebetulnya hanyalah upaya untuk saling mengintip, saling mengintai, kan itu dasarnya," ujar Rocky dalam diskusi bertajuk "Menakar Peluang Capres dan Format Koalisi Parpol 2024" dalam siaran Youtube Gelora TV, Rabu, (3/5/2023).

Ia menyebut, koalisi partai politik saat ini terlihat plin-plan. Apalagi saat Jokowi bermain dengan endorse tokoh bakal calon presiden dengan asal koalisi yang berbeda-beda.

Baca juga: Usai 2,5 Jam Jokowi Kumpulkan Ketum Parpol, Megawati Full Senyum, Prabowo-Airlangga Bicara Masalah Ekonomi

"Jadi dari awal koalisi ini adalah barang busuk di dalam demokrasi di indonesia, di tempat lain itu gaada," katanya.

Menurut Rocky, di negara lain, koalisi partai politik akan menuntun secara koheren dan konsisten tokoh politik yang diusung mereka untuk maju dalam pencalonan.

Sedangkan di Indonesia, ujar Rocky, keputusan yang dihasilkan dari koalisi malah menunggu sinyal dari seseorang yang bukan anggota koalisi.

"Kalau saya tanya, Pak Jokowi anggota koalisi mana, KIB? Oh iya, tapi dia endorse juga yang bukan anggota koalisi KIB," ujarnya.

Baca juga: Jokowi, Koalisi, dan Para Menteri yang Sibuk Sendiri

Untuk diketahui, semalam, Presiden Jokowi mengumpulkan enam ketua umum partai politik di tengah dinamika koalisi yang terus menghangat.

Keenam ketum parpol itu yakni Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Plt Ketum PPP Mardiono, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

Meski sejumlah ketum parpol  menolak adanya pembahasan politik, namun pertemuan ini diyakini adalah salah satu cara Jokowi untuk menanamkan pengaruh terkait pembentukan koalisi yang kini tengah terjadi.

Jokowi juga kerap menyatakan dukungannya terhadap sejumlah bakal capres di sejumlah kesempatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com