Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Diprediksi Mundur dari Gubernur untuk Kejar Ketertinggalan Manuver Capres Lain

Kompas.com - 03/05/2023, 23:53 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio memprediksi Ganjar Pranowo segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Hal itu akan dilakukan Ganjar pasca diumumkan sebagai bakal calon presiden (capres) PDI-P 2024.

"Kenapa demikian? Sebuah hal catatannya, yang pertama, adalah untuk mengejar ketertinggalan capres yang lain yang sudah muter-muter Indonesia," kata Hendri dalam diskusi Kedai Kopi bertajuk "OTW 2024" di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Menurut Hendri, akan menjadi pertanyaan jika Ganjar masih menjabat sebagai gubernur dan melakukan kunjungan ke daerah di seluruh Indonesia dalam rangka sosialisasi capres.

Baca juga: Survei SMRC: Elektabilitas PDI-P Naik Pasca Umumkan Ganjar sebagai Capres

Ia menyebut salah satu contoh ketika Ganjar beberapa waktu lalu melakukan jalan pagi santai di Jakarta, padahal kader PDI-P itu adalah Gubernur Jawa Tengah.

"Ya, makanya agak lucu kan larinya sampai ke GBK (Gelora Bung Karno)," ucap Hendri sembari tertawa.

Pria yang akrab disapa Hensat ini menambahkan, Ganjar tak memiliki waktu banyak bersosialisasi dengan masyarakat sebagai capres.

Menurut dia, jika Ganjar selesai pada Oktober mendatang, maka tersisa beberapa bulan saja untuk bersosialisasi.

Baca juga: Sempat Dukung Puan, Masinton Kini Bakal All Out Dukung Ganjar Capres

"Nah, kalau dia masih menjadi Gubernur Jawa Tengah, kalau enggak salah dia masih sampai November atau Oktober, itu waktunya sudah banyak yang terbuang dan dia tidak bisa ke mana-mana," tuturnya.

"Kecuali memang dia miskin etika. Artinya dia cuek saja, walaupun sebagai gubernur dia jalan-jalan terus. Saya yakin Ganjar enggak begitu," pungkas dia.

Sebagai informasi, Ganjar Pranowo sudah diusung PDI-P sebagai bakal capres pada Jumat (21/4/2023).

Deklarasi pengusungan itu diumumkan oleh Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Beberapa hari berikutnya, dukungan dari Partai Hanura dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) turut disampaikan untuk Ganjar.

Hingga kini ada tiga partai politik yang mendukung kader PDI-P itu sebagai bakal capres 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com