Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Arah Koalisi Pemilu 2024, Perindo: Arahnya Tanya Jokowi

Kompas.com - 28/04/2023, 19:55 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) masih menunggu arahan dan melakukan koordinasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dangan arah koalisi politik.

"Arahnya tanya Pak Jokowi," ujar Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo saat ditemui di DPP Partai Perindo, Jakarta, Jumat (28/4/2023).

Terpisah, Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi mengatakan, ada dua hal yang menentukan arah koalisi partainya.

Dua hal itu adalah prinsip keberlanjutan atau kontinuitas dan hasil diskusi dengan Presiden Jokowi.

Baca juga: Hary Tanoe Lantik Anak Wamenag dan Eks Kader PSI Masuk Perindo

"Itu dua hal yang sangat menentukan, pertama prinsip kontinuiti. Kedua hasil dari diskusi intens dengan Pak presiden," katanya.

TGB mengungkapkan, Perindo mengusung prinsip keberlanjutan atau kontinuitas karena menilai fondasi serta kebijakan yang telah dibangun oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir perlu disempurnakan.

"Itu perlu untuk disempurnakan dan kita tidak punya cukup energi sebagai satu bangsa untuk membongkar pasang lagi kemudian mulai dari nol lagi," ujar TGB.

Sebelumnya, Hary Tanoe juga mengaku Perindo belum mengambil sikap terkait pencapresan.

"Belum, tunggu," ujar Hary Tanoe di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/4/2023).

Menurutnya, terkait pencapresan akan dirapatkan dahulu bersama seluruh jajaran dan pimpinan Perindo.

Baca juga: Ditanya soal Sikap Perindo Terkait Capres, Hary Tanoe: Belum, Tunggu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

Nasional
Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Nasional
Ingatkan Kasus Covid-19 Masih Ada, Kemenkes Imbau Tetap Lakukan Vaksinasi

Ingatkan Kasus Covid-19 Masih Ada, Kemenkes Imbau Tetap Lakukan Vaksinasi

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Nasional
PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

Nasional
Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Nasional
Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Nasional
Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Nasional
Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Nasional
Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Nasional
Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Nasional
Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Nasional
MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

Nasional
Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa 'Dikit' Viralkan

Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa "Dikit" Viralkan

Nasional
Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com