Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Minta Jatah Cawapres, PDI-P Pilih Utamakan Kerja Sama Politik Dahulu

Kompas.com - 27/04/2023, 20:06 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya belum membicarakan sosok calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo dalam pertemuan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nantinya.

Hal itu disampaikan Hasto setelah ditanya soal PPP yang meminta agar kader internalnya diusung sebagai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo.

"Kalau kita lihat secara empiris, melihat semangat gotong royong yang dikedepankan oleh PDI-P. Kalau melihat dari pengalaman 2014-2019, maka akan dikedepankan dulu kerja sama partai politik," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (27/4/2023).

Setelah kerja sama politik resmi terbentuk, kata Hasto, pembicaraan mengenai siapa cawapres Ganjar akan dilakukan.

Baca juga: PPP Usung Ganjar Capres, Airlangga Sebut Golkar Sudah Tetapkan Capres lewat Munas

Menurut Hasto, PDI-P akan mencermati secara dinamis nama-nama kandidat cawapres untuk Ganjar.

Akan tetapi, Hasto menghormati PPP yang mendorong agar kader internal mereka menjadi cawapres jika kelak bekerja sama dengan PDI-P.

"PPP dengan sejarah yang panjang juga di dalam kaitannya siapa yang akan menjadi calon wakil presiden. Tentu saja (PPP) juga punya suatu pandangan-pandangan tersendiri," ujar Hasto.

Sementara itu, Hasto juga menyatakan bahwa PDI-P mencermati nama-nama kandidat cawapres yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Ini yang kemudian akan dicermati terus menerus secara dinamis," katanya.

Baca juga: Sandiaga Santer Digadang Jadi Cawapres Ganjar, PDI-P Bakal Analisis Track Record dan Kompetensinya

Terakhir, Hasto mengingatkan bahwa PDI-P bakal bekerja sama politik dengan partai lain yang mendukung keberlanjutan pemerintahan Jokowi.

Untuk itu, PDI-P akan fokus pada menjajaki kerja sama partai politik yang memiliki komitmen melanjutkan pemerintahan saat ini.

"Karena kerja sama bagi PDI-P di dalam mendukung Pak Ganjar Pranowo dengan partai politik lain itu kan didasarkan pada komitmen," kata Hasto.

"Bagaimana desain masa depan, bagaimana kelanjutan dengan pemerintahan Pak Jokowi, bagaimana konsepsi pola pembangunan semesta berencana melalui jalan Trisakti itu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya," ujarnya lagi.

Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono meminta agar kadernya bisa diusung sebagai cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo.

Baca juga: Rencana Bertemu PPP, PDI-P Utamakan soal Kerja Sama Politik Sebelum Bahas Cawapres

Hal itu disampaikan Mardiono setelah PPP resmi mendeklarasikan dukungan Ganjar sebagai capres.

"DPP PPP akan berusaha secara maksimal melakukan komunikasi dan langkah-langkah politik untuk mendorong kader PPP dapat dipasangkan sebagai bakal calon wakil presiden,” ujar Mardiono di Yogyakarta, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Rabu (26/4/2023).

Ia mengungkapkan, permintaan tersebut merupakan mandat dari Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) V PPP yang berlangsung di Yogyakarta, Selasa (25/4/2023).

Bagi PPP, permintaan tersebut merupakan sebuah hal yang wajar karena pernah terjadi sebelumnya.

“Keinginan ini bukan harapan yang berlebihan mengingat kader PPP, Bapak Hamzah Has pernah menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Mardiono.

Baca juga: Setelah Usung Ganjar Capres, PPP Minta Jatah Cawapres

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com