Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Terima Hibah Puluhan Ribu Paxlovid, Bakal Didistribusikan ke Rumah-rumah Sakit

Kompas.com - 13/04/2023, 14:42 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerima hibah puluhan ribu obat nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid) berbentuk tablet salut selaput sebagai obat Covid-19 dari Pemerintah Amerika dan Pemerintah Australia melalui WHO Indonesia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, obat yang berasal dari hibah ini akan didistribusikan ke beberapa rumah sakit dan apotek.

Nantinya, masyarakat akan mudah memperoleh obat tersebut bila terserang penyakit.

"Jadi terima kasih kepada Pfizer. Sekarang kami memiliki obat ini tersedia di negara ini. Dan sebentar lagi masyarakat akan dapat membeli dengan mudah dari semua apotek di seluruh negeri," kata Budi dalam acara penyerahan obat secara simbolis di gedung Kemenkes, Kamis (13/4/2023).

Baca juga: Kasus Covid-19 Naik Lagi, Jokowi: Yang Belum, Segera Vaksinasi Booster

Sementara itu, Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Lucia Rizka Andalucia menyebut Paxlovid sudah mendapat izin penggunaan darurat Emergency Use Authorization/EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Izin edar ini diterbitkan setelah sebelumnya BPOM juga menerbitkan EUA untuk antivirus Favipiravir dan Remdesivir (2020), antibodi monoklonal Regdanvimab (2021), serta Molnupiravir (2022).

Berdasarkan hasil uji klinik, obat ini efektif mengobati gejala ringan Covid-19 yang berisiko tinggi menjadi gejala berat.

"Efektif untuk gejala ringan tetapi yang berisiko tinggi menjadi berat. Jadi untuk mereka yang punya respector yang akan jadi berat. Hasilnya lebih baik dan dia sudah uji klinik dan dapat izin edar dari BPOM," tutur Rizka di kesempatan yang sama.

 Baca juga: Daftar Provinsi yang Mengalami Kenaikan Kasus Covid-19 Jelang Lebaran

Untuk distribusinya, kata Rizka, Kemenkes akan mendistribusikan ke rumah-rumah sakit maupun dinas kesehatan yang membutuhkan.

Dia menjelaskan, pendistribusian obat Paxlovid akan mengedepankan daerah-daerah tertentu yang memang membutuhkan, bukan didistribusikan secara menyeluruh ke seluruh provinsi.

"Jumlahnya ada 24.096 treatment course, artinya untuk 24.096 orang atau pasien yang kalau positif nanti terkena. Satu treatment course untuk 5 hari obat," ucap Rizka.

"Obat ini adalah kombinasi dua obat, dua anti-virus yang diminum bersama-sama, combi pack namanya. Jadi 2 tablet bersama-sama satu kali sehari selama 5 hari," jelasnya.

 

Sebelumnya diberitakan, BPOM menyebut bahwa Paxlovid merupakan terapi antivirus inhibitor protease SARS-CoV-2 yang dikembangkan dan diproduksi oleh Pfizer.

Paxlovid yang disetujui berupa tablet salut selaput dalam bentuk kombipak, yang terdiri dari Nirmatrelvir 150 mg dan Ritonavir 100 mg dengan indikasi untuk mengobati Covid-19 pada orang dewasa yang tidak memerlukan oksigen tambahan dan yang berisiko tinggi terjadi progresivitas menuju Covid-19 berat.

Efek samping Paxlovid berada pada tingkat ringan hingga sedang, dengan yang paling sering dilaporkan pada kelompok yang menerima obat adalah dysgeusia (gangguan indra perasa) mencapai 5,6 persen; diare 3,1 persen; sakit kepala 1,4 persen; dan muntah 1,1 persen dengan angka kejadian yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang menerima plasebo.

"Dosis yang dianjurkan adalah 300 mg Nirmatrelvir (dua tablet 150 mg) dengan 100 mg Ritonavir (satu tablet 100 mg) yang diminum bersama-sama dua kali sehari selama 5 hari,” jelas Penny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com