JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta Singgih Budi Prakoso berpandangan, ulta petita yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terhadap mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo dibenarkan dalam hukum pidana.
Ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim atas suatu perkara yang melebihi tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Diketahui, Ferdy Sambo divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Putusan ini lebih tinggi daripada tuntutan JPU yang meminta mantan Kadiv Propam Polri itu dijatuhi pidana seumur hidup.
Baca juga: Cegah Pelanggaran Etik Hakim, KY Pantau Sidang Banding Sambo dkk
“Majelis hakim tinggi berpendapat bahwa ultra petita tidak dikenal baik dalam hukum acara pidana maupun di dalam hukum pidana,” papar Hakim Singgih dalam persidangan di PT DKI Jakarta, Rabu (12/4/2023).
Hakim menjelaskan, ultra petita hanya dikenal dalam lapangan hukum perdata khususnya diatur dalam hukum acara perdata Pasal 178 Ayat 3.
Akan tetapi, di dalam hukum acara pidana selain secara normatif tidak ada larangan ultra petita banyak dilakukan dalam putusan hakim yang pada putusannya melebihi tuntutan pidana.
“Dengan demikian secara mutatis mutandis ultra petita dibenarkan dalam lapangan hukum pidana,” jelas Hakim Singgih
Dalam putusannya, PT DKI Jakarta menguatkan putusan hukuman mati yang dijatuhkan PN Jakarta Selatan terhadap Ferdy Sambo.
Adapun Ferdy Sambo mengajukan banding usai divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap mantan ajudannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
"Menguatkan putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut,” ujar Hakim Singgih.
Baca juga: Banding Ditolak, Ferdy Sambo Tetap Dihukum Mati
Dalam kasus ini, terdapat lima terdakwa. Selain Ferdy Sambo ada tiga terdakwa lainnya yang juga mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Selatan.
Mereka adalah Putri Candrawathi (istri Ferdy Sambo), Ricky Rizal atau Bripka RR (ajudan Ferdy Sambo) dan Kuat Ma’ruf (asisten rumah tangga sekaligus sopir Ferdy Sambo).
Terdapat satu terdakwa lainnya, yaitu Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E yang tidak mengajukan banding.
Kelima terdakwa dinilai majelis hakim telah melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J dengan rencana terlebih dahulu.
Baca juga: 5 Kasus Sorotan Publik yang Ditangani Komnas HAM, dari Sambo hingga Wadas