Airlangga Sebut Koalisi Besar Akan Siapkan RPJP 2025-2045

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan, koalisi besar bakal menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045 yang akan menjadi pedoman bagi penerus Presiden Joko Widodo.

"Dalam jangka pendek kita akan mempersiapkan yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045 sesuai dengan visi kenegaraan, nah tentu visi ini menjadi penting untuk dibahas juga oleh koalisi besar," kata Airlangga seusai pertemuan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (12/4/2023).

Baca juga: Golkar-PSI Bahas Wacana Koalisi Besar, Airlangga: Semakin Relevan

Airlangga mengatakan, visi beserta RPJP itu penting untuk disiapkan karena masa pembahasan di DPR akan segera dimulai, dan berakhir pada September 2023.

Airlangga berharap, RPJP ini nantinya dapat dipedomani oleh presiden yang menggantikan Presiden Joko Widodo lewat Pemilihan Presiden 2024.

"Dengan demikian, pembangunan ini benar-benar menjadi hal yang sesuai dengan visi bisi yang disepakati bersama," kata dia.

Airlangga pun menegaskan bahwa koalisi besar penting untuk diwujudkan karena merupakan jawaban atas masalah keberlanjutan pembangunan yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi.

Baca juga: Golkar-PSI Bahas Wacana Koalisi Besar, Airlangga: Semakin Relevan

Ia menuturkan, pertemuan antara Golkar dan PSI juga membahas konsep keberlanjutan yang bakal dibawa dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Harapannya, presiden berikutnya dapat langsung memulai pekerjaannya untuk melanjutkan program-program Jokowi di awal pemerintahan baru kelak.

"Dan tentu yang bisa mendorong itu adalah koalisi besar karena koalisi besar sekarang hampir seluruhnya ada di pemerintah, termasuk dari PSI," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Baca juga: Ngaku Dukung Koalisi Besar Dibentuk, Cak Imin: Makin Banyak Pasukan, Lebih Baik

Senada dengan Airlangga, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie juga menekankan perlunya kesinambungan program-program kerja pemerintahan Jokowi untuk dilanjutkan oleh presiden berikutnya.

"Kita sepakat bahwa nanti di periode yang baru akan buang waktu kalau kita mulai dari nol lagi semuanya karena butuh waktu, bahkan dua tahun itu tidak cukup untuk orientasi kalau dari nol lagi," ujar Grace.