Kebocoran Dokumen KPK di ESDM Dinilai Bentuk Konflik Kepentingan

JAKARTA, KOMPAS.com - Informasi tentang kebocoran dokumen penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi lain, saat mengusut perkara manipulasi tunjangan kinerja pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM), dinilai menjadi bukti telah terjadi konflik kepentingan di lembaga antirasuah itu.

Dokumen yang mirip dengan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) itu ditemukan penyidik KPK saat menggeledah Kementerian ESDM pada 27 Maret 2023 lalu.

Menurut informasi yang dihimpun, dokumen LHP itu diperoleh pejabat Kementerian ESDM dari Ketua KPK Firli Bahuri.

"Kepentingannya apa? Makanya disebut conflict of interest. Conflict of interest ini ujung-ujungnya korupsi. Saya tanya 'ngapain dia ketemu ke sana? Ada kepentingan apa?' Ya itu makanya conflict of interest," kata mantan pimpinan KPK Saut Situmorang di Kantor Dewan Pengawas KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/4/2023).

Baca juga: Bocor Dokumen Korupsi di ESDM Seret Nama Firli, KPK Minta Publik Cepat Menyimpulkan

Karena dugaan penyimpangan itu, Saut beserta mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan beberapa tokoh lain mengadukan Firli ke Dewan Pengawas KPK.

Bahkan menurut Saut, jika memang benar kebocoran dokumen berasal dari Firli maka kemungkinan Ketua KPK itu terindikasi bermain perkara.

"Tentunya kalau kita bicara penegakan hukum ini adalah proses, tapi kan indikasi-indikasi itu kan banyak. Kalau enggak ada kepentingan ngapain dia ke sana, ketemu di sana? Kamu ketemu dengan seseorang kepentinganmu apa? Kamu mau jadi guru sekolah ngajarin dia belajar?" ucap Saut.

Saut juga mengungkit beberapa kasus kebocoran dokumen dalam penanganan kasus dugaan korupsi dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) saat Firli masih menjabat Deputi Penindakan KPK.

Baca juga: Rekaman Bocornya Dokumen Korupsi di ESDM Seret Firli, KPK Buka Suara

Menurut Saut, saat dia masih menjabat sebagai pimpinan KPK menerima banyak laporan dari jajaran penindakan tentang kebocoran dokumen.

Saut menyampaikan kerap menerima laporan tentang sikap Firli yang nekat bertemu pihak-pihak yang tengah berperkara.

Salah satu yang menyedot perhatian masyarakat, kata Saut, adalah pertemuan Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) yang diduga tengah diselidiki terkait dengan kasus dugaan korupsi dana divestasi Newmont.

Firli bertemu dengan TGB pada 12 dan 13 Mei 2018. Alhasil, Firli dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat terkait pertemuannya dengan TGB.

Akan tetapi, saat itu Firli keburu ditarik Polri untuk menempati posisi sebagai Kapolda Sumatera Selatan sebelum diberi sanksi oleh Dewan Pertimbangan Pegawai KPK.

Baca juga: Firli Diduga Bocorkan Dokumen Penyelidikan Korupsi Tukin ESDM, KPK: Dewas yang Mengklarifikasi

"Makanya di UU KPK itu dibilang tak boleh berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang beperkara," kata Saut.

Firli juga diadukan ke Dewas KPK oleh Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) terkait penemuan dokumen laporan hasil penyelidikan di Kementerian ESDM.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Penindakan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengaku menghargai sejumlah pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran etik ke Dewas.

Menurutnya, sesuai tugas pokoknya, Dewas akan menindaklanjuti laporan itu dengan profesional sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan tidak terpengaruh oleh pihak mana pun.

Baca juga: Ketika Ketua KPK Diduga Bocorkan Dokumen Rahasia Kasus di ESDM

“Kami tentu sangat menghargai beberapa pihak yang melaporkan dinamika dan isu dugaan kebocoran dokumen kepada Dewas" kata Ali dalam keterangan tertulisnya.