Menteri PUPR: Pembangunan Fisik di IKN Sudah Mencapai 25 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, perkembangan pembangunan fisik di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah mencapai 25 persen.

Perkembangan tersebut, menurut Basuki, berdasarkan data terakhir yang diambil 31 Maret 2023.

"Jadi progres (perkembangan) rata-rata pembangunan fisik di sana (IKN) sekarang kita 25 persen," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/4/2023).

Basuki merinci bahwa keseluruhan pembangunan fisik meliputi kantor presiden, istana presiden, kantor empat kementerian koordinator, perumahan menteri, jalan tol, jalan arteri, bendungan, dan kawasan sumbu kebangsaan.

Baca juga: Pemerintah Rilis Peta Resmi IKN, Begini Rinciannya

Ia juga mengungkapkan bahwa pembangunan fisik itu didukung oleh 33 kontrak besar.

"Termasuk, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), lokasi sampah, air minum sudah kita mulai," kata Basuki.

Sementara itu, dalam kesempatan itu, Basuki melaporkan peta resmi rencana detail tata ruang (RDTR) dan tata guna lahan IKN kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Basuki, peta yang dilaporkan tersebut sudah resmi. Dalam peta itu dijelaskan penampakan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di IKN.

"Luas KIPP 6.600 hektare. Ini ada 63 persen dari total luas 6.600 hektare itu yang merupakan kawasan hijau," ujar Basuki.

"Jadi (KIPP) masih di dalam koridor smart forest city," katanya lagi.

Baca juga: Laporkan Peta Tata Guna Lahan IKN ke Jokowi, Menteri PUPR: Untuk Pedoman Investasi

Peta juga menunjukkan kawasan hutan yang mengelilingi KIPP, yakni membentang dari selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, hingga timur laut kawasan itu.

Kemudian, gedung-gedung pemerintahan terletak di tengah KIPP.

Selanjutnya, ada kawasan istana kepresidenan yang akan menjadi kompleks terluas di KIPP.

Istana Kepresidenan di IKN Nusantara dibangun di atas lahan dengan luas 100 hektare.

Dok. Kementerian PUPR Peta rencana detail tata ruang (RDTR) dan tata guna lahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca juga: 36.150 Hektar Kawasan Hutan Dilepas KLHK untuk IKN

Sementara itu, lahan Istana Wakil Presiden memiliki luas 14,58 hektare.

Kemudian, untuk Gedung DPR/MPR RI akan dibangun di lahan seluas 41,81 hektare.

Selanjutnya, kompleks Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial dibangun di lahan seluas 15,16 hektare.

Terakhir, untuk gedung-gedung kementerian diberikan kisaran lahan pembangunan seluas 1-5 hektare.

Baca juga: Pemerintah Ajak Masyarakat Pilih Logo IKN secara Online, Berhadiah Motor Listrik