Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim Minta Pedangdut Nayunda Kembalikan Uang Rp 45 Juta yang Diterima dari Kementan

Kompas.com - 29/05/2024, 18:07 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Irfan Kamil

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meminta pedangdut Nayunda Nabila Nizrinah mengembalikan uang Rp 45 juta yang diterima dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Diketahui, uang tersebut diterima Nayunda ketika menjadi tenaga honorer pada saat Kementan masih dipimpin oleh Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Permintaan tersebut disampaikan oleh ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh ketika mengorek keterangan Nayunda dalam lanjutan sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan dengan terdakwa SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Awalnya, Rianto mencecar mengenai kalung emas yang diterima Nayunda dari pemberian Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan M Hatta.

"Saudara pernah enggak dibelikan kalung emas?" tanya Rianto kepada Nayunda.

Baca juga: Nama SYL Disave dengan Nama “PM” di Ponsel Biduan Nayunda Nabila

"Oh, iya pernah," jawab Nayunda.

"Siapa yang kasih?" tanya Rianto lagi.

"Itu jadi seklian Yang Mulia, jadi di tas itu ada, di paper bag itu ada kalungnya juga, begitu," kata Nayunda.

"Oh kalung emas diserahkan oleh M Hatta?" ujar Rianto.

"Iya," jawab Nayunda singkat.

Selanjutnya, Rianto pun mendalami uang pemasukan Nayunda yang sebagian ternyata berasal dari Kementan.

Rianto mengingatkan bahwa Nayunda harus mengembalikan uang yang diterimanya dari Kementan agar tak terseret dalam kasus ini.

Baca juga: Biduan Nayunda Nabila Mengaku Beberapa Kali Diajak Makan SYL

"Saudara tahu enggak sebagian uang yang diserahkan kepada saudara itu adalah uang kementerian, Kementerian Pertanian, tahu atau tidak?" tanya Rianto.

"Tidak tahu Yang Mulia," ujar Nayunda.

"Tidak tahu saudara ya. Kalau saudara profesional, nyanyi, dibayar 20 juta itu wajar, endak perlu saudara kembalikan itu. Karena itu profesional, saudara jasa nyanyi kan. Tapi di luar itu ya, di luar itu saudara harus kembalikan, ya," tegas Rianto.

"Iya Yang Mulia," ucap Nayunda.

"Ya, supaya saudara endak terseret dgn kasus ini," ujar Rianto.

"Iya Yang Mulia," jawab Nayunda.

"Apalgi yang gaji tadi itu, gaji tadi harus diingat Rp 45 juta itu saudara enggak berhak untuk menerima itu, saudara harus kembalikan, kalau endak, saudara akan susah sendiri nanti, saudara harus pertanggungjawabkan itu," imbuh dia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Nasional
Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Nasional
Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com