Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR NIlai Pemilu Kerap Bikin Was-was, Singgung Demokrasi Musyawarah Mufakat

Kompas.com - 29/05/2024, 17:56 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang terselenggara lima tahun sekali masih membuat was-was.

Pasalnya, Pemilu lima tahunan diisi dengan berbagai perdebatan, termasuk pertikaian antar pendukung paslon tertentu.

Hal ini disampaikannya dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bekerja sama dengan Himperra di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2024).

Baca juga: MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

"Kita tiap lima tahun selalu was-was, kita tiap lima tahun selalu bertikai, padahal kita punya sistem demokrasi yang diwariskan oleh bapak bangsa kita, yaitu musyawarah mufakat. Demokrasi Pancasila, demokrasi yang memang dari jati diri bangsa kita," kata Bamsoet dalam acara tersebut, Rabu.

Ia lantas mencontohkan Pemilu tahun 2019 di mana politik identitas tersemat untuk para paslon dan pendukungnya. Ada istilah untuk pendukung capres yang kala itu berkontestasi. 

Istilah-istilah tersebut sarat membenturkan ras dan agama yang seharusnya tidak perlu.

Beruntung kata Bamsoet, masyarakat lebih dewasa pada Pemilu tahun ini.


"Intinya mengadu domba sesama anak bangsa kita. Delapan meninggal dunia 5 tahun lalu karena demo tidak menerima hasil Pilpres. Alhamdulillah kemarin kita lebih dewasa tidak terprovokasi," ucapnya.

Ia berharap, Pilkada 2024 juga berjalan kondusif seperti Pilpres. Pasalnya, benturan antara ras dan agama berpotensi terjadi dalam pemilihan kepala daerah kali ini.

Ia mengaku sudah mulai mendengar beberapa pihak hanya ingin memilih pemimpin asli putra daerah.

Baca juga: Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

"Padahal kita NKRI, (tapi ada ucapan) "harus anak asli daerah", susah mulai begitu. Nah, ini bahaya ini, kita akan kembali lagi kepada Jong Java, Jong Ambon, padahal kita sudah berikrar NKRI," sebutnya.

Lebih lanjut Bamsoet meminta masyarakat berpolitik sewajarnya. Hal ini belajar dari pengalaman Pemilu lima tahun lalu yang membuat angka perceraian dan pertengkaran keluarga meningkat hanya karena beda pilihan saat Pilpres.

"Jangan terlampau fanatik karena kadang-kadang ada tetangga saya sampai sekarang enggak teguran karena berbeda pilih presiden, lima tahun lalu, yang satu pilih Prabowo, yang satu pilih Jokowi. Sampai sekarang loss, enggak teguran," cerita Bamsoet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 28 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 28 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 27 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Nasional
Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Nasional
Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Nasional
Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Nasional
Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Nasional
PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

Nasional
Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Nasional
Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Nasional
Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Nasional
Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Nasional
Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com