Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Besar Mungkin Terwujud, tapi Butuh Kerelaan Airlangga dan Cak Imin Tak Jadi Capres-Cawapres

Kompas.com - 05/04/2023, 10:02 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, menilai, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sangat mungkin melebur membentuk koalisi besar pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Namun demikian, wacana penyatuan dua poros politik itu diprediksi terganjal kesepakatan nama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Menyatukan dua koalisi artinya merombak ulang siapa yang dimajukan capres dan siapa cawapres yang disandingkan," kata Ari kepada Kompas.com, Rabu (5/3/2023).

Baca juga: Setuju seperti Jokowi soal Koalisi Besar, PDI-P Beri Syarat

Bagaimana tidak, internal masing-masing koalisi pun hingga kini belum bersepakat soal kandidat capres-cawapres.

Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bentukan Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) misalnya. Gerindra ngotot mencapreskan ketua umumnya, Prabowo Subianto, dan masih tanda tanya soal cawapres.

PKB tak mau kalah, ingin mengajukan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, jadi calon RI-1, atau minimal calon wakil presiden.

Sementara, di internal Koalisi Indonesia Bersatu besutan besutan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar bersikukuh menjagokan sang ketua umum, Airlangga Hartarto, jadi capres.

Baca juga: Menguatnya Sinyal Pembentukan Koalisi Besar di Tengah Ketidakhadiran Megawati dan Surya Paloh

Di sisi lain, PAN dan PPP justru menyiratkan keinginan mengusung kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, maju ke gelanggang pencapresan.

“Masing-masing koalisi itu pun keropos karena keinginan Cak Imin yang ngebet jadi cawapres atau Airlangga Hartarto yang niat jadi capres yang masing-masing mengganggu kesolidan,” ujar Ari.

Melihat elektoral tokoh-tokoh di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya maupun Koalisi Indonesia Bersatu, Ari menilai, justru Prabowo yang paling memungkinkan jadi capres.

Sebab, dari sejumlah nama, elektabilitas Menteri Pertahanan itu yang paling mumpuni. Menurut survei sejumlah lembaga, tingkat elektoral Prabowo berada di tiga besar, satu peringkat di bawah Ganjar Pranowo dan bersaing dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: PAN Singgung Koalisi Kebangsaan di Acara Silaturahmi Presiden Joko Widodo dan Pimpinan Parpol

Sementara, menurut Ari, kursi cawapres idealnya diisi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mewakili unsur PKB, atau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mewakili Golkar. Elektabilitas keduanya di klasemen cawapres terbilang tinggi.

“Komposisi ideal itu tentu dengan catatan asal ada kelegowoan dari Cak Imin dan Airlangga,” katanya.

Lebih lanjut, Ari menilai, wacana pembentukan koalisi besar sedianya bertujuan untuk mencari potensi kemenangan yang lebih tinggi.

Mungkin pula, regrouping dimaksudkan untuk mengunci calon lain agar tak bisa maju di gelanggang Pilpres 2024 karena semakin sedikitnya peluang parpol bisa mengajukan calon.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com