Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Wacana Bergabungnya KIB-KIR, Pengamat: Penentuan Capres-Cawapres Jadi Ujian Serius

Kompas.com - 04/04/2023, 12:56 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, akan ada ujian besar bagi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Indonesia Raya (KIR) jika benar-benar bergabung.

Ujian besar tersebut adalah penentuan figur calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang bakal diusung koalisi besar tersebut untuk maju Pilpres 2024.

"Memang ujian koalisi besar ini, KIB dan KIR adalah soal siapa kira-kira capres dan cawapres yang akan diusung, ini akan menjadi ujian yang cukup serius," kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/4/2023).

Baca juga: Jokowi Sebut KIB-KIR Cocok Bersatu, Golkar: Presiden Bilang Cocok, Ya Cocok Lah

Adi mengungkapkan, ujian besar tersebut tak lepas dari banyaknya ketua umum (ketum) partai-partai politik yang dimandatkan menjadi orang nomor satu maupun orang nomor dua di negeri ini.

Adapun KIB terdiri dari tiga partai, yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara KIR terdiri dari Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Setidaknya kata Adi, ada tiga ketua umum parpol di dalam KIB-KIR yang diusung maju menjadi capres atau cawapres, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Persoalan capres dan cawapres tentu bukan perkara mudah. Di situlah kerumitan-kerumitan dan ujian dari koalisi besar ini nanti, yaitu tentang siapa pasangan capres dan cawapres yang akan diusung," tutur Adi.

Baca juga: PAN Sebut Peluang Kerja Sama KIB-KIR Terbuka Lebar

Adi menjelaskan, penentuan figur capres dan cawapres akan berpengaruh pada kekuatan KIB-KIR jika dihadapkan dengan koalisi perubahan yang telah serius mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Adi, jika KIB-KIR mendukung Ketua Umum Partai Gerindra yang sempat maju sebagai capres pas pilpres sebelumnya, maka kemungkinannya akan sedikit lebih unggul daripada Anies.

Hal ini kata Adi, mengacu pada hasil survei yang menunjukkan adanya peningkatan elektabilitas untuk Prabowo dalam beberapa kali survei.

Potensi akan lebih besar jika PDIP turut bergabung dengan KIB-KIR dan mengusung kadet-kader yang diunggulkan.

"Atau misalnya KIB-KIR sangat mungkin bergabung di dalamnya ada PDIP, PDIP bisa mengusulkan nama besar seperti Ganjar Pranowo misalnya, itu bisa menjadi variabel untuk bisa dilihat oleh publik kira-kira lebih kuat mana antara perubahan atau KIB KIR," jelas Adi.

Baca juga: KIB dan KIR Disebut Cocok Bersatu Jadi Koalisi Besar, PPP: Bisa Saja

Sebelumnya diberitakan, terbentuknya koalisi besar dari KIB-KIR untuk 2024 sangat terbuka lebar. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi.

Pasalnya, semua partai politik di dalam kedua koalisi tersebut memiliki kesamaan pemikiran dan kepentingan.

Menurut Viva, acara silaturahmi Ramadhan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di markas PAN kemarin adalah bagian penting dari upaya penyatuan KIB dan KIR.

Dia berharap, ada kemajuan dalam memuluskan kerja sama atau koalisi lima partai. Viva meyakini akan ada banyak keuntungan elektoral dari koalisi jika kerja sama ini terjadi.

"Bagaimana peluangnya? Masih terbuka lebar. Karena dari hasil diskusi kemarin ada banyak persamaan pemikiran dan kepentingan dari lima partai politik," ujar Viva saat dimintai konfirmasi, Senin (3/4/2023).

Baca juga: Prabowo Sebut KIB dan KIR Satu Frekuensi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri langsung melontarkan kata "cocok" seandainya dua koalisi itu bersatu untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan, bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” ujar Jokowi usai acara di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com