Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sambut Baik Wacana Koalisi Besar Gabungan KIB dan KIR

Kompas.com - 03/04/2023, 13:27 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menyambut positif wacana penggabungan sejumlah partai menjadi satu koalisi besar untuk Pemilu 2024. Menurut dia, gagasan tersebut layak dijadikan sebuah konsep membangun bangsa dan negara.

"Apakah gagasan pikiran itu di kemudian dijadikan sebuah konsep besar untuk menjadi sebuah koalisi besar, bagi kepentingan bangsa dan negara itu sah dan bagus sekali," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/4/2023).

Baca juga: KIB dan KIR Disebut Cocok Bersatu Jadi Koalisi Besar, PPP: Bisa Saja

Said menjelaskan, konsep koalisi besar juga senapas dengan PDI-P yang menginginkan gotong royong membangun bangsa. Sehingga, dia tak memungkiri peluang bergabungnya PDI-P dalam konsep koalisi besar tersebut.

"PDI-P sejak awal memang akan bergotong royong bersama sama dengan kekuatan lain untuk bekerja sama, baik dengan Golkar, baik dengan PPP maupun PAN, maupun Gerindra dan PKB, semua partai," ujar Said.

Lebih lanjut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini meyakini bahwa kerja sama politik yang besar itu mampu meringankan tugas pemimpin negara ke depannya. Sebab, ia menilai tugas pemimpin negara ke depan semakin berat dan tantangan yang ada pasti berbeda sehingga butuh kerja sama politik untuk menghadapinya.

"Ya, semakin baik dan semakin ringan beban kalau dipikul bersama, karena tantangannya ke depan juga tidak semakin ringan. Kan, setiap periode setiap pemimpin punya tantangan yang berbeda. Bahwa akan melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi, pasti. Akan tetapi tantangannya pasti berbeda," imbuh Said.

Baca juga: Prabowo Sebut KIB dan KIR Satu Frekuensi

Adapun sinyal pembentukan koalisi besar mencuat setelah lima ketua umum partai politik dan Presiden Joko Widodo bertemu di Kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Minggu (2/4/2023) siang.

Pertemuan itu diikuti oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Plt Ketua Umum PPP M Mardiono, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Adapun kelima parpol itu telah membentuk dua koalisi. Golkar, PPP dan PAN telah bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), sementara Gerindra dan PKB membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Usai pertemuan itu, Presiden Jokowi melontarkan kata "cocok" seandainya KIB dan KIR bersatu untuk menghadapi Pemilu 2024.

“Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan, bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” ujar Jokowi usai acara “Silaturahmi Ramadhan bersama Presiden RI” yang digelar di Kantor DPP PAN, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Akan tetapi, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut campur terkait penggabungan koalisi.

“Yang berbicara itu ketua-ketua partai. Saya bagian mendengarkan saja,” kata Jokowi.

Baca juga: Ada Layanan Uji KIR di Terminal Bus AKAP Jakarta, Begini Cara Daftarnya

Sementara itu, Prabowo menyatakan bahwa penggabungan KIB dan KIR memiliki peluang yang cukup besar. Sebab, kedua koalisi ini dianggap memiliki kecocokan. 

“Ternyata ada. Jadi kami merasa dalam frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat, pimpinan partai kami sudah masuk. Cak Imin ya, kami sudah masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang,” ujar Prabowo usai acara.

Namun begitu, Prabowo enggan menjawab secara gamblang mengenai rencana penggabungan dua koalisi ini menjadi sebuah koalisi besar. Sebab, menurutnya, diperlukan komunikasi yang lebih intensif sebelum merealisasikannya.

“Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang pasti akan intens,” kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com