Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi X Harap Pemerintah Ambil Sikap Terkait Piala Dunia U-20 Pekan Ini

Kompas.com - 29/03/2023, 10:35 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda berharap pemerintah mengumumkan sikap maupun solusi terkait persoalan Piala Dunia U-20 di Indonesia secepatnya pekan ini.

Pengumuman itu perlu dilakukan mengingat waktu pengundian peserta atau drawing bakal digelar 31 Maret yang terancam dibatalkan.

"Ya kita berharap pekan ini sudah harus ada solusi, kalau perlu ya tiga hari ini deh malahan," kata Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023) malam usai rapat kerja Komisi X dengan Plt Menpora.

Baca juga: Soal Piala Dunia U-20, PDI-P Yakin Ada Solusi Terbaik

Apalagi, tambah dia, pemerintah sudah mengutus Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir menemui pihak FIFA di Zurich. Pertemuan itu diharapkan mampu menemukan solusi atas persoalan Piala Dunia U-20.

"Kalau misalnya sehari dua hari ini sudah ada kesepakatan titik temu dengan FIFA, kan bisa langsung diumumkan oleh pemerintah. Prinsipnya Komisi X tadi mendesak pemerintah untuk segera bersikap dan mencari solusi," kata dia. 

"Saya meyakini habis pertemuan, saya kira akan dilaporkan ke Presiden dan Pak Presiden saya kira akan langsung mengumumkan, baik ada solusi maupun tidak ada solusi," sambung Wasekjen PKB ini.

Baca juga: Kata PSSI soal Negara yang Ajukan Diri Gantikan Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20

Diberitakan sebelumnya, pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia yang sedianya terlaksana pada Mei mendatang terancam batal.

Hal ini setelah FIFA resmi membatalkan undian atau drawing Piala Dunia U20 2023 yang sejatinya digelar di Bali, Jumat (31/3/2023). 

Kabar tersebut disampaikan oleh anggota Exco dan Ketua Komite Media PSSI, Arya Sinulingga, dalam konferensi pers di GBK Arena, Minggu (26/3/2023) sore WIB. 

"Kemarin kami sudah mendapat informasi dari FIFA, dalam pemberitahuan memang menyebutkan bahwa drawing di Bali telah dibatalkan oleh FIFA. Jadi ini adalah informasi yang kami dapat dari FIFA," kata Arya Sinulingga.

"Memang kami belum mendapat surat resmi dari FIFA, tetapi pesannya jelas karena adanya penolakan dari Gubernur Bali yang menolak tim Israel sehingga dengan sendirinya drawing tidak bisa dilaksanakan tanpa seluruh peserta," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com