Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Anggapan Diskriminatif, Bawaslu: Semua Deklarasi Dukungan Capres Diawasi

Kompas.com - 26/03/2023, 13:13 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membantah anggapan bahwa pihaknya hanya tajam dalam melakukan pengawasan terhadap poros politik tertentu.

Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menegaskan, pihaknya mengawasi setiap kegiatan semua partai politik meskipun berbeda-beda poros.

Dalam hal deklarasi dukungan terhadap bakal calon presiden pun, Totok mengaku bahwa Bawaslu RI akan melakukan pengawasan sebagaimana mereka lakukan terhadap deklarasi dukungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) untuk Anies Baswedan pada Jumat (24/3/2023).

"Dengan konsep gotong royong, pengawasan partisipatif, Bawaslu menganggap partai peserta pemilu bukan musuh tapi saudara-saudara kita yang sedang berkompetisi menjadi negarawan terbaik. Karena bukan musuh, maka tidak mungkin kita melakukan tindakan yang diskriminatif," ujar Totok kepada Kompas.com, Minggu (26/3/2023).

Baca juga: Bawaslu: Tak Ada Pelanggaran Kampanye dalam Acara Deklarasi Dukungan untuk Anies Capres 2024

"Pasti semuanya sama," ia menambahkan.

Kesamaan perlakuan itu dilakukan Bawaslu dengan selalu menempatkan pengawasnya dalam kegiatan-kegiatan partai politik di setiap jenjang, kata Totok.

Para panitia pengawas pemilu (panwaslu) ini dibekali dengan form pengawasan. Bawaslu akan selalu melakukan kajian awal untuk menentukan apakah kegiatan partai politik tertentu memenuhi unsur pelanggaran atau tidak.

"Bawaslu tidak bisa menentukan ada/tidaknya pelanggaran sebelum melakukan kajian awal, baik itu laporan masyarakat atau temuan Bawaslu sendiri selalu melalui mekanisme tersebut," kata Totok.

"Pasti Bawaslu ada di tempat itu. Kalau toh tidak ada Bawaslu, setelah kejadian, pasti Bawaslu melakukan investigasi terhadap itu. Dari investigasi diketahui apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak," ia menambahkan.

Baca juga: Pegang Tiket Maju Pilpres 2024 Usai Koalisi Terbentuk, Anies Kini Cari Cawapres...

Sebelumnya diberitakan, Bawaslu melakukan kajian awal dugaan pelanggaran kampanye dalam deklarasi dukungan Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS terhadap Anies Baswedan.

Dari hasil kajian, Bawaslu mengeklaim tidak menemukan adanya pelanggaran kampanye dalam deklarasi tersebut, karena dilakukan secara internal dan di ruangan tertutup.

Totok memastikan, pihaknya juga telah melakukan kajian awal terhadap hal serupa pada deklarasi partai-partai politik lain untuk kandidat jagoan mereka.

"Kalau ada (wartawan) yang tanya, kita jawab, pasti. Kebetulan saja kemarin (deklarasi untuk Anies) ada (wartawan) yang bertanya, sebelumnya tidak ada yang tanya," ujar Totok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com