Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Puan-Jokowi Dinilai Jadi Indikasi PDI-P Segera Tentukan Sikap untuk Pemilu 2024

Kompas.com - 25/03/2023, 15:17 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menilai, pertemuan antara Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Presiden Joko Widodo menjadi indikasi akan terjadinya percepatan penentuan sikap politik PDI-P untuk tahun 2024.

Menurut Ahmad, keputusan politik PDIP ini akan membuka berbagai simpul-simpul komunikasi lintas koalisi yang belakangan ini mengalami kebekuan dan stagnasi.

"Hal itu mengindikasikan, akan terjadinya percepatan penentuan sikap politik PDIP menuju Pemilu 2024 mendatang," kata Ahmad kepada Kompas.com, Sabtu (25/3/2023).

Baca juga: Pengamat: Kode Serba 2 Puan Maharani, Berpotensi Maju Jadi Cawapres

Ia menambahkan, pertemuan ini menjadi kelanjutan atas pertemuan antara Jokowi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pekan lalu. Dalam pandangannya, ada pembahasan mengenai skema koalisi yang mungkin akan dilakukan PDI-P kelak.

"Hal itu menegaskan bahwa pertemuan elit PDIP bersama Presiden membahas tentang pematangan skema koalisi dan pencalonan Capres-Cawapres yang akan diusung oleh PDIP," tutur dia.

Ahmad pun turut menyoroti kode "serba 2" yang disampaikan Puan pasca pertemuan. Ia menilai, kode tersebut memiliki kemungkinan bahwa Puan akan maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada 2024.

Baca juga: Kala Presiden Jokowi Bertemu Puan Maharani Setelah Megawati, Bicara soal Pemilu 2024

Ahmad menduga, kode serba 2 yang disampaikan Puan Maharani itu mengindikasikan bahwa manuver politik Puan belum selesai.

"Artinya, masih ada ruang potensi dan kemungkinan bagi majunya Puan Maharani di posisi nomor 2, dengan skema Cawapres," ucap Ahmad.

Dia berpendapat, dijadikannya Puan sebagai cawapres cukup masuk akal. Sebab kata Ahmad, partai berlambang banteng itu perlu memikirkan keberlangsungan kepemimpinan politik pasca Megawati Soekarnoputri.

Suka atau tidak, Presiden pertama RI, Soekarno, yang merupakan ayah Megawati masih memiliki akar dan kekuatan politik untuk mengokohkan soliditas basis pemilih loyal PDIP.

Baca juga: Puan dan Jokowi Bertemu, Sekjen PDI-P: Pastikan Pemilu 2024 Terlaksana Tepat Waktu

Terlebih, menguatkan posisi Puan sebagi calon pemimpin masa depan, sama halnya dengan menutup peluang kudeta kepemimpinan di internal PDIP, yang memang sudah diincar oleh cukup banyak pialang dan oligarki kekuasaan saat ini.

"Selain itu, Puan sendiri juga telah ditunjuk sebagai garda terdepan komunikator politik PDIP untuk membuka ruang negosiasi dengan partai-partai politik calon mitra koalisi," sebut Ahmad.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo bertemu dengan anak Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Puan Maharani di Istana, pada Jumat (24/3/2023).

Pertemuan terjadi setelah sang ibu sekaligus Ketum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menemui Jokowi beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada Sabtu pekan lalu.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Puan Bahas Legislasi hingga Kerja Sama Politik PDI-P

Usai pertemuan, Puan menyebut pertemuan tersebut membicarakan banyak topik, dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI dan Ketua DPP PDI-P. Dia juga berseloroh pertemuan ini serba angka dua.

"Ternyata pertemuan ini serba dua lho... 2 pemimpin, 2 kader PDIP Perjuangan, bertemu di tanggal 2 ramadan," sebut Puan dalam instagram resminya, @puanmaharaniri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com