Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/03/2023, 10:00 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diketahui bertemu dengan anak Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Puan Maharani, di Istana, pada Jumat (24/3/2023).

Pertemuan terjadi setelah sang ibu sekaligus Ketum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menemui Jokowi beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada Sabtu pekan lalu.

Pertemuan ini dibenarkan oleh Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto ketika diminta konfirmasi. Ia pun mengirimkan sebuah foto yang menunjukkan pertemuan kedua tokoh tersebut.

Kendati begitu, ia tidak memerinci lebih jauh apa saja yang dibahas oleh keduanya.

"Kalau bertemu, iya benar. Kalau yang dibicarakan apa, silakan tanya ke Mbak Puan," kata Utut saat dikonfirmasi.

Baca juga: Puan dan Jokowi Bertemu, Sekjen PDI-P: Pastikan Pemilu 2024 Terlaksana Tepat Waktu

Bahas apa saja?

Pembahasan antara Jokowi dan Puan Maharani kemudian diungkapkan sendiri oleh Puan. Ia mengatakan, pertemuan itu membicarakan banyak topik dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI dan Ketua DPP PDI-P.

Sebagai Ketua DPR, kata Puan, ia terus mendorong kerja sama antarkedua lembaga, yakni legislatif dan eksekutif, yang dinilainya sangat penting.

Kerja sama ini tidak hanya terkait pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi juga di dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, seperti persiapan Pemilu 2024.

Termasuk beberapa rencana UU yang penting untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah, serta mengenai desain masa depan.

Sedangkan sebagai Ketua DPP PDI-P, ia menyampaikan sejumlah hal penting dan strategis terkait dengan pemenangan Pemilu 2024, dan bagaimana merespons dinamika politik saat ini, termasuk gambaran kerja sama partai politik.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Puan Bahas Legislasi hingga Kerja Sama Politik PDI-P

“Bagaimana kami sesama kader PDI Perjuangan mengatasi berbagai persoalan di masyarakat melalui desain keputusan politik,” tutur mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini.

Pemilu tepat waktu

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyebutkan, pertemuan keduanya antara lain membahas pelaksanaan Pemilu 2024. Puan dan Jokowi ingin memastikan bahwa Pemilu 2024 tetap berjalan.

Menurut Hasto, Puan dan Jokowi sama-sama merupakan kader PDI-P. Oleh karena itu, tak dimungkiri bahwa pertemuan itu juga membahas kerja sama politik partai banteng untuk Pemilu 2024.

"Pembahasan juga memastikan bagaimana Pemilu dapat dilaksanakan tepat waktu, aman, lancar, demokratis, dan damai untuk bangsa dan negara," kata Hasto.

Baca juga: Pertemuan Serba 2 Puan Maharani dan Jokowi di Istana...

Lebih lanjut, Hasto menyebutkan, Puan dan Jokowi sama-sama seorang pemimpin meski berbeda bidang, yakni legislatif dan eksekutif.

Kendati demikian, kedua tokoh memiliki keinginan yang sama, yakni mengupayakan percepatan kesejahteraan rakyat.

"Kedua pemimpin juga membahas upaya mempercepat kesejahteraan rakyat, mengatasi berbagai bentuk ketidakadilan melalui desain keputusan politik mengingat kedua pemimpin sama-sama kader PDI Perjuangan," jelas Hasto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

Nasional
Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Nasional
Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Nasional
PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

Nasional
Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Nasional
Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Nasional
Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Nasional
Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Nasional
Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Nasional
Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Nasional
Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Nasional
Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Nasional
PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Nasional
Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com