Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peta Koalisi Pilpres 2024 Dinilai Masih Mungkin Berubah sampai PDI-P Umumkan Capres

Kompas.com - 24/03/2023, 15:24 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peta koalisi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 dinilai masih mungkin berubah hingga masa pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dibuka pada Oktober mendatang.

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, mengatakan, bongkar pasang koalisi itu bergantung pada manuver PDI Perjuangan.

"Dalam kamus politik, tidak ada koalisi yang bisa dipastikan langgeng dan utuh," kata Ari kepada Kompas.com, Jumat (24/3/2023).

Baca juga: PDI-P Benarkan Puan dan Jokowi Bertemu di Istana Siang Ini

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) besutan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), misalnya, meski diumumkan paling awal, hingga kini belum punya capres-cawapres.

Koalisi tersebut diprediksi bubar jalan karena tak bersepakat soal nama capres. Golkar bersikukuh ingin supaya ketua umumnya, Airlangga Hartarto, yang jadi calon RI-1.

Sementara, PAN dan PPP seolah menaruh harapan ke Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI-P.

"Kita bisa melihat koalisi prematur seperti KIB yang hanya akan tinggal kenangan begitu masing-masing anggota koalisi mencari jalan selamat sendiri-sendiri akibat Airlangga Hartarto yang ngebet maksimal menjadi cawapres," ujar Ari.

Baca juga: PDI-P: Dua Periode dengan Jokowi, Semua Parpol Merasa Nyaman

Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) bentukan Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun diprediksi tak akan bertahan.

Sebab, Gerindra bersikukuh mencalonkan ketua umumnya, Prabowo Subianto, jadi capres. Sedangkan PKB juga ingin sang ketua umum, Muhaimin Iskandar, setidaknya jadi calon RI-2.

Padahal, dari gelagatnya, Gerindra tampak menginginkan nama lain yang lebih mumpuni sebagai pendamping Prabowo.

Persoalan sama juga dihadapi Koalisi Perubahan yang digagas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiganya sama-sama menyatakan dukungan buat Anies Baswedan maju sebagai capres.

Baca juga: Soal Hari Baik Megawati Umumkan Capres, Sekjen PDI-P Singgung Sabtu Pahing 24 Juni

Namun, soal cawapres, Demokrat mendorong ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sedangkan PKS menghendaki mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan atau Aher.

Alotnya perdebatan soal cawapres itu diduga jadi akar masalah sehingga bakal Koalisi Perubahan tak kunjung diresmikan sampai sekarang.

"Di internal Koalisi Perubahan pasti belum menyepakati calon pengantin yang akan mendampingi Anies Baswedan di hajatan besar Pilpres 2024," kata Ari.

Bersamaan dengan itu, Ari yakin, seluruh koalisi partai politik saat ini masih menunggu langkah PDI-P terkait pencapresan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com