Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peta Koalisi Pilpres 2024 Dinilai Masih Mungkin Berubah sampai PDI-P Umumkan Capres

Kompas.com - 24/03/2023, 15:24 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peta koalisi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 dinilai masih mungkin berubah hingga masa pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dibuka pada Oktober mendatang.

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, mengatakan, bongkar pasang koalisi itu bergantung pada manuver PDI Perjuangan.

"Dalam kamus politik, tidak ada koalisi yang bisa dipastikan langgeng dan utuh," kata Ari kepada Kompas.com, Jumat (24/3/2023).

Baca juga: PDI-P Benarkan Puan dan Jokowi Bertemu di Istana Siang Ini

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) besutan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), misalnya, meski diumumkan paling awal, hingga kini belum punya capres-cawapres.

Koalisi tersebut diprediksi bubar jalan karena tak bersepakat soal nama capres. Golkar bersikukuh ingin supaya ketua umumnya, Airlangga Hartarto, yang jadi calon RI-1.

Sementara, PAN dan PPP seolah menaruh harapan ke Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI-P.

"Kita bisa melihat koalisi prematur seperti KIB yang hanya akan tinggal kenangan begitu masing-masing anggota koalisi mencari jalan selamat sendiri-sendiri akibat Airlangga Hartarto yang ngebet maksimal menjadi cawapres," ujar Ari.

Baca juga: PDI-P: Dua Periode dengan Jokowi, Semua Parpol Merasa Nyaman

Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) bentukan Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun diprediksi tak akan bertahan.

Sebab, Gerindra bersikukuh mencalonkan ketua umumnya, Prabowo Subianto, jadi capres. Sedangkan PKB juga ingin sang ketua umum, Muhaimin Iskandar, setidaknya jadi calon RI-2.

Padahal, dari gelagatnya, Gerindra tampak menginginkan nama lain yang lebih mumpuni sebagai pendamping Prabowo.

Persoalan sama juga dihadapi Koalisi Perubahan yang digagas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiganya sama-sama menyatakan dukungan buat Anies Baswedan maju sebagai capres.

Baca juga: Soal Hari Baik Megawati Umumkan Capres, Sekjen PDI-P Singgung Sabtu Pahing 24 Juni

Namun, soal cawapres, Demokrat mendorong ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sedangkan PKS menghendaki mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan atau Aher.

Alotnya perdebatan soal cawapres itu diduga jadi akar masalah sehingga bakal Koalisi Perubahan tak kunjung diresmikan sampai sekarang.

"Di internal Koalisi Perubahan pasti belum menyepakati calon pengantin yang akan mendampingi Anies Baswedan di hajatan besar Pilpres 2024," kata Ari.

Bersamaan dengan itu, Ari yakin, seluruh koalisi partai politik saat ini masih menunggu langkah PDI-P terkait pencapresan.

Sebagai partai pemenang pemilu dua kali berturut-turut yang diprediksi mendulang suara tertinggi pada pemilu mendatang, suara PDI-P dinilai sangat berarti.

Jika capres yang dijagokan partai banteng dianggap menjanjikan, tak menutup kemungkinan partai-partai yang semula sudah berkoalisi, bermanuver merapat ke PDI-P.

"Semua tergantung arah angon yang disasar PDI-P. Begitu PDI-P sudah deklarasi, maka bangun permanen koslisi akan nampak terlihat," tutur dosen Universitas Indonesia itu.

Baca juga: PKB: KIR dan KIB Membuka Diri, Lihat Finalnya seperti Apa

Adapun hingga kini PDI-P belum angkat bicara soal kandidat capres Pemilu 2024. Ditegaskan berulang kali oleh elite partai banteng, kewenangan pencapresan ada di tangan Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan tertinggi partai.

Namun demikian, sejauh ini ada dua kader PDI-P yang dianggap mumpuni, yakni Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, tak ada seorang pun di internal partainya uang bida memastikan momentum strategis partai, termasuk deklarasi capres, selain Megawati.

"Ya jadi momentum-momentum strategis itu hanya Bu Mega yang memutuskan, dan itu result dari berbagai aspek, termasuk kesiapsiagaan dari seluruh jajaran partai," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com