Peta Koalisi Pilpres 2024 Dinilai Masih Mungkin Berubah sampai PDI-P Umumkan Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Peta koalisi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 dinilai masih mungkin berubah hingga masa pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dibuka pada Oktober mendatang.

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, mengatakan, bongkar pasang koalisi itu bergantung pada manuver PDI Perjuangan.

"Dalam kamus politik, tidak ada koalisi yang bisa dipastikan langgeng dan utuh," kata Ari kepada Kompas.com, Jumat (24/3/2023).

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) besutan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), misalnya, meski diumumkan paling awal, hingga kini belum punya capres-cawapres.

Koalisi tersebut diprediksi bubar jalan karena tak bersepakat soal nama capres. Golkar bersikukuh ingin supaya ketua umumnya, Airlangga Hartarto, yang jadi calon RI-1.

Sementara, PAN dan PPP seolah menaruh harapan ke Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI-P.

"Kita bisa melihat koalisi prematur seperti KIB yang hanya akan tinggal kenangan begitu masing-masing anggota koalisi mencari jalan selamat sendiri-sendiri akibat Airlangga Hartarto yang ngebet maksimal menjadi cawapres," ujar Ari.

Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) bentukan Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun diprediksi tak akan bertahan.

Sebab, Gerindra bersikukuh mencalonkan ketua umumnya, Prabowo Subianto, jadi capres. Sedangkan PKB juga ingin sang ketua umum, Muhaimin Iskandar, setidaknya jadi calon RI-2.

Padahal, dari gelagatnya, Gerindra tampak menginginkan nama lain yang lebih mumpuni sebagai pendamping Prabowo.

Persoalan sama juga dihadapi Koalisi Perubahan yang digagas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiganya sama-sama menyatakan dukungan buat Anies Baswedan maju sebagai capres.

Namun, soal cawapres, Demokrat mendorong ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sedangkan PKS menghendaki mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan atau Aher.

Alotnya perdebatan soal cawapres itu diduga jadi akar masalah sehingga bakal Koalisi Perubahan tak kunjung diresmikan sampai sekarang.

"Di internal Koalisi Perubahan pasti belum menyepakati calon pengantin yang akan mendampingi Anies Baswedan di hajatan besar Pilpres 2024," kata Ari.

Sebagai partai pemenang pemilu dua kali berturut-turut yang diprediksi mendulang suara tertinggi pada pemilu mendatang, suara PDI-P dinilai sangat berarti.

Jika capres yang dijagokan partai banteng dianggap menjanjikan, tak menutup kemungkinan partai-partai yang semula sudah berkoalisi, bermanuver merapat ke PDI-P.

"Semua tergantung arah angon yang disasar PDI-P. Begitu PDI-P sudah deklarasi, maka bangun permanen koslisi akan nampak terlihat," tutur dosen Universitas Indonesia itu.

Adapun hingga kini PDI-P belum angkat bicara soal kandidat capres Pemilu 2024. Ditegaskan berulang kali oleh elite partai banteng, kewenangan pencapresan ada di tangan Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan tertinggi partai.

Namun demikian, sejauh ini ada dua kader PDI-P yang dianggap mumpuni, yakni Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, tak ada seorang pun di internal partainya uang bida memastikan momentum strategis partai, termasuk deklarasi capres, selain Megawati.

"Ya jadi momentum-momentum strategis itu hanya Bu Mega yang memutuskan, dan itu result dari berbagai aspek, termasuk kesiapsiagaan dari seluruh jajaran partai," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (20/3/2023).