Kelakar Megawati di Depan Kepala Desa: Badan Jokowi Makin Kurus Pusing Mikirin Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri minta kepala desa se-Indonesia untuk turut memikirkan kondisi keuangan negara.

Hal itu disampaikan Megawati saat menghadiri peringatan HUT Undang-Undang Desa ke-9 di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023).

Acara tersebut dihadiri ribuan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pengawas Desa (BPD) yang menuntut 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk dana desa.

"Negara bangsa ini milik kalian, tapi harus mikir seberapa sih kita ini (memikirkan) yang namanya dari sisi keuangan," ujar Megawati.

Baca juga: Hari Ini, Ribuan Kepala Desa Hadiri Pertemuan di Gelora Bung Karno

Megawati mengatakan, Jokowi memang menjadi sosok idola karena tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinannya tinggi.

Namun demikian, ia meminta para kepala desa juga mesti mengasihani Jokowi. Mega pun berkelakar dengan menyebut tubuh mantan Wali Kota Solo itu semakin kurus karena pusing memikirkan negara.

"Banyak kan Pak Jokowi surveinya tinggi. Saya cuma ketawa lihat itu. Boleh kan idola itu namanya. Persoalannya, kasihanin dong, badannya makin kering, makin kurus karena pusing ngurusin negoro (negara). Negara susah diurus," tutur Mega.

Mendengar pernyataan Megawati, para kepala desa yang hadir tertawa. Suasana tempat acara berlangsung seketika riuh rendah.

Baca juga: Saat Pria di Bangkalan Gagal Jadi Calon Kades, Bacok Panitia Pemilihan hingga Alami Luka Serius

Sebelumnya, ribuan kepala desa, perangkat desa, dan BPD berkumpul di GBK. Mereka mendesak agar 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk dana desa.

Selain itu, mereka meminta pemilihan kepala desa di 7.000 desa pada 2023 tidak ditunda.

Kemudian, mereka juga meminta pemerintah menetapkan Hari Desa Nasional.

Selain Megawati, sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara hadir dalam acara itu. Antara lain Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.