Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Sekretaris BNPP, Ini Tiga Tugas Utama Zudan Arif dari Presiden Jokowi

Kompas.com - 15/03/2023, 17:45 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Zudan Arif Fakrulloh mengaku diberi tiga tugas oleh Presiden Joko Widodo untuk membenahi perbatasan.

Adapun Zudan Arif resmi dilantik sebagai Sekretaris BNPP oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Rabu (15/3/2023) pagi.

"Pertama, untuk menyelesaikan garis batas dengan berbagai negara seperti Malaysia, Papua Nugini dan Timor-Timur," kata Zudan saat ditemui di Gedung Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (Dukcapil) , Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu.

Baca juga: Dirjen Dukcapil Zudan Arif Jadi Sekretaris BNPP

Tugas selanjutnya, kata Zudan, yakni menghidupkan wilayah perbatasan, seperti membangun dan menumbuhkan pasar, sekolah, puskesmas dan lapangan kerja.

Hal itu dilakukan agar kehidupan perbatasan menjadi lebih baik dan warga di perbatasan tidak perlu pergi ke kota untuk keperluan hidupnya.

Selain itu, eks Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri ini juga diberikan amanah untuk menghidupkan Pos Lintas Batas Antar Negara (PLBN). Utamanya, terkait dengan adanya sengketa batas antara Indonesia dengan negara lain.

"Tugas utama dari Bapak Presiden melalui Bapak Mendagri adalah tiga itu. PLBN, sengketa batas atau selesaikan wilayah garis batas dengan Timor-Timur dengan Malaysia, Papua Nugini, serta hidupkan kawasan perbatasan," kata Zudan.

"Tentu ini adalah tugas yang menantang karena berubah total dari tentang adminduk (administrasi kependudukan) sekarang ke satu kawasan untuk hidupkan 54 kabupaten yang jadi target besar dengan ratusan kecamatan," ucapnya.

Baca juga: BNPP Terjunkan Tim ke Lokasi Pembangunan Lima PLBN

Sebagai informasi, Zudan dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Mantan Dirjen Dukcapil ini resmi menggantikan Sekretaris BNPP sebelumnya Restuardy Daud. Sementara itu jabatan Dirjen Dukcapil saat ini digantikan oleh Teguh Setyabudi yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri.

Adapun BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran dan mengoordinasikan pelaksanaan rencana tersebut.

Selain itu, Badan di bawah Kemendagri ini juga bertugas untuk melaksanakan evaluasi serta pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tesenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tesenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com