Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Absen Rapat di DPR Sepanjang 2023, Ke Mana Puan Maharani?

Kompas.com - 14/03/2023, 20:53 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani kembali tidak menghadiri rapat paripurna di DPR pada hari ini, Selasa (14/3/2023). Itu artinya, sepanjang tahun 2023 ini, sudah berkali-kali Puan absen dari memimpin rapat di DPR.

Berdasarkan catatan Kompas.com, sepanjang tahun 2023 ini, sudah ada 5 rapat paripurna yang digelar oleh DPR.

Dalam kelima rapat paripurna tersebut, Puan tidak pernah memimpin ataupun menghadiri rapat. Puan selalu digantikan oleh pimpinan DPR lainnya.

Padahal, dalam beberapa rapat paripurna, Puan seharusnya membacakan pidato. Ketidakhadirannya pun membuat pimpinan DPR lain mewakilinya untuk membaca pidato tersebut.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) langsung mengkritik Puan.

Baca juga: Puan Absen Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV Tahun 2022-2023, 49 Anggota DPR Hadir Fisik

Rapat Paripurna DPR 10 Januari 2023

DPR menggelar rapat paripurna perdana di tahun 2023 pada 10 Januari 2023 lalu. Saat itu, DPR menggelar Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023.

Puan tidak tampak batang hidungnya dalam rapat paripurna tersebut. Rapat paripurna pun dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.

Gobel akhirnya membaca pidato Ketua DPR pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 karena Puan tidak hadir rapat.

Dalam pembukaan masa sidang tersebut, hanya 23 anggota DPR yang hadir secara fisik.

 

Rapat Paripurna DPR 7 Februari 2023

Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 digelar pada 7 Februari 2023. Ketua DPR Puan Maharani absen rapat.

Dalam agenda tersebut, DPR resmi menetapkan sembilan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2022-2025.

Saat itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco pun meminta persetujuan kepada para anggota DPR yang hadir agar menyetujui sembilan nama menjadi anggota KPI Pusat periode 2022-2025.

Baca juga: Koalisi Sipil Tuntut RUU PPRT Disahkan: Mbak Puan, Sudah 19 Tahun, Apa yang Sulit?

Rapat Paripurna DPR 14 Februari 2023

Kemudian, Puan kembali tidak menghadiri Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 yang jatuh pada 14 Februari 2023.

Ada sejumlah agenda dalam rapat paripurna tersebut, yakni hasil uji kelayakan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com