Absen Rapat di DPR Sepanjang 2023, Ke Mana Puan Maharani?

Berdasarkan catatan Kompas.com, sepanjang tahun 2023 ini, sudah ada 5 rapat paripurna yang digelar oleh DPR.

Dalam kelima rapat paripurna tersebut, Puan tidak pernah memimpin ataupun menghadiri rapat. Puan selalu digantikan oleh pimpinan DPR lainnya.

Padahal, dalam beberapa rapat paripurna, Puan seharusnya membacakan pidato. Ketidakhadirannya pun membuat pimpinan DPR lain mewakilinya untuk membaca pidato tersebut.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) langsung mengkritik Puan.

Rapat Paripurna DPR 10 Januari 2023

DPR menggelar rapat paripurna perdana di tahun 2023 pada 10 Januari 2023 lalu. Saat itu, DPR menggelar Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023.

Puan tidak tampak batang hidungnya dalam rapat paripurna tersebut. Rapat paripurna pun dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.

Gobel akhirnya membaca pidato Ketua DPR pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 karena Puan tidak hadir rapat.

Dalam pembukaan masa sidang tersebut, hanya 23 anggota DPR yang hadir secara fisik.

Dalam agenda tersebut, DPR resmi menetapkan sembilan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2022-2025.

Saat itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco pun meminta persetujuan kepada para anggota DPR yang hadir agar menyetujui sembilan nama menjadi anggota KPI Pusat periode 2022-2025.

Rapat Paripurna DPR 14 Februari 2023

Kemudian, Puan kembali tidak menghadiri Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 yang jatuh pada 14 Februari 2023.

Ada sejumlah agenda dalam rapat paripurna tersebut, yakni hasil uji kelayakan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Lalu, pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU inisiatif Badan Legislasi DPR tentang Kesehatan, yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pun membuka dan memimpin rapat paripurna DPR itu.

Rapat Paripurna DPR 16 Februari 2023

Puan lagi-lagi tidak datang rapat paripurna DPR pada 16 Februari 2023. Puan seharusnya membaca pidato Ketua DPR pada Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023.

Walhasil, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kembali membuka dan memimpin rapat paripurna DPR.

Dasco pun membacakan pidato Ketua DPR lantaran Puan tidak hadir.

Rapat Paripurna DPR 14 Maret 2023

Terbaru, Puan kembali tidak datang di rapat paripurna hari ini, Selasa (14/3/2023).

Pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 ini, Puan seharusnya membacakan pidato Ketua DPR.

Namun, lagi-lagi, Puan tidak hadir. Dirinya pun diwakili oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus.

Lodewijk tampak memimpin rapat paripurna sekaligus membacakan pidato Ketua DPR.

Kritik Formappi

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyindir Ketua DPR Puan Maharani yang jarang memimpin rapat paripurna di DPR selama Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022/2023 atau dalam kurun waktu 10 Januari-16 Februari 2023.

Lucius menduga Puan lebih ingin menjadi populer sebagai pemalas. Hal tersebut Lucius sampaikan usai menggelar jumpa pers bertajuk "Satu Tahun Jepang Pemilu, DPR Bak Pahlawan Kesiangan".

"Kalau dia kemudian menghindari untuk memimpin rapat, ya dia mau untuk tidak populer, atau dia mau populer sebagai pemalas. Jadi saya kira itu pilihannya dia," ujar Lucius saat ditemui di kantornya, Matraman, Jakarta, Jumat (10/3/2023).

Menurut Lucius, Puan sebagai Ketua DPR seharusnya menunjukkan dirinya selalu hadir secara rutin dengan memimpin rapat.

Dia mengatakan, Puan seharusnya mampu menunjukkan kualitasnya karena memiliki latar belakang politisi, yakni dengan menciptakan perdebatan yang seru dalam forum rapat paripurna DPR.

"Buat saya sih, itu (rapat paripurna) panggung yang bisa membuat Puan bisa menjadi sangat besar. Tapi bisa juga membuat dia makin ciut," ucapnya.

Walau begitu, Lucius menyebut tidak ada aturan seberapa sering Ketua DPR harus memimpin rapat.

Dia menjelaskan, siapapun yang memimpin rapat paripurna, pasti sudah melalui persetujuan antara para pimpinan DPR.

"Tidak ada aturan harus berapa kali Ketua DPR-nya, harus berapa kali Wakil Ketua DPR. Yang jelas rapat paripurna harus dipimpin oleh pimpinan," imbuh Lucius.