Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Ganjar Cawapres Prabowo, Pengamat Nilai PDI-P Akan Sulit Terima, Gerindra Lebih Baik Cari Tokoh Lain

Kompas.com - 13/03/2023, 15:56 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, kemungkinan besar sulit bagi PDI-P merelakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sekadar mendapatkan posisi cawapres.

Menurutnya, posisi "kedua" dalam pencapresan itu justru lebih baik diisi oleh Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR Puan Maharani.

"Ganjar sendiri sebenarnya tidak potensial sebagai cawapres, kecuali memang membawa serta PDI-P,"kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Minggu (12/3/2023).

Sejatinya Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar memiliki nilai tawar politik yang cukup kuat untuk maju dalam Pilpres 2024 mendampingi Prabowo.

Baca juga: Wacana Duet Prabowo-Ganjar Dinilai Ideal, Potensi Kemenangan Besar

Pertama, dilihat dari faktor Muhaimin yang menjanjikan dalam memperoleh suara, baik di PKB maupun suara warga Nahdlatul Ulama (NU) atau Nahdliyin.

"Muhaimin Iskandar tentu miliki tawaran politik cukup kuat, selain menjanjikan suara partai dan pemilih Nahdliyin, juga karena faktor koalisi Gerindra dengan PKB," nilai dia.

Jika menemukan kesulitan dalam mencari cawapres, jelas Dedi, Gerindra bisa memilih tokoh selain Ganjar yang juga direstui PKB.

Menurutnya, masih banyak tokoh potensial yang bisa mendapatkan restu PKB untuk posisi cawapres selain Muhaimin.

"Jika sama-sama tokoh di 'luar' partai dan harus melalui restu PKB, maka tokoh potensialnya banyak, ada Erick Thohir, Khofifah, bahkan Tito Karnavian atau mungkin Bahlil Lahadalia," ungkap Dedi.

Baca juga: Prabowo Dinilai Lebih Tepat Jadi Cawapres Ganjar

Terakhir, Dedi mengungkit pengalaman Muhaimin dalam pencapresan periode-periode sebelumnya.

Menurut dia, sejauh ini dukungan maju dalam Pilpres untuk Muhaimin hanya sebatas propaganda.

"(Pencapresan Muhaimin) tidak benar-benar diupayakan untuk kontestasi. Itu tidak lebih untuk konsolidasi internal. Dan seharusnya begitu semua ketua umum partai, motivasi pencapresan harus tinggi," pungkas Dedi.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan partainya terbuka memasangkan Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai cawapres pada Pilpres 2024.

Baca juga: Gerindra Buka Peluang Usung Ganjar, PKB Ngotot Duet Prabowo-Muhaimin

Hal itu disampaikan Hashim ketika ditanya respons keakraban Presiden Joko Widodo (Jokowi), Prabowo dan Ganjar dalam panen raya di Kebumen, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

"Ya saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut dengan Pak Prabowo, dengan catatan Pak Prabowo calon presiden," kata Hashim ditemui di Gedung Joang' 45, Jakarta, Minggu.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com