Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Minta Dilakukan Investigasi Kasus Kematian Ibu Hamil yang Ditolak di RSUD Subang

Kompas.com - 09/03/2023, 18:37 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Maman Imanulhaq mengaku geram mendengar kabar duka meninggalnya seorang ibu hamil yang sempat ditolak RSUD Cierang, Subang, saat hendak melahirkan.

Ia kemudian meminta adanya investigasi, serta proses hukum bila diperlukan terhadap semua pihak yang bertanggung jawab.

"Jangan sampai kasus ini berulang. Di tengah usaha kita menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi, ada rumah sakit yang malah menolak pasien ibu yang melahirkan," kata Maman kepada Kompas.com, Kamis (9/3/2023).

Anggota Komisi VIII DPR dari Dapil Majalengka, Subang, Sumedang itu juga meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengevaluasi pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut.

Baca juga: Menko PMK Minta Dinkes Subang Dalami Kasus Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak di RSUD Subang

Ia mengaku telah mengutus timnya untuk bertemu dengan keluarga korban dan mencari tahu pangkal soal yang sebenarnya.

Ternyata, kata Maman, dari pengakuan suami korban memang betul pasien sempat ditolak karena alasan belum memiliki rujukan dari Puskesmas Tanjungsiang.

"Kabar ini melukai rasa kemanusiaan kita. Bagaimana mungkin seorang ibu yang ingin melahirkan dalam kondisi yang lemah justru tidak mendapatkan prioritas layanan kesehatan. Saya merasakan kemarahan publik karena memang kasus ini menggores nurani publik," ujarnya.

Terakhir, Politikus PKB ini menuntut Kemenkes dan Pemda untuk segera melakukan evaluasi, mengaudit, dan mengambil tindakan lanjutan untuk mencari pangkal masalah.

Baca juga: Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak di RSUD Subang, Kemenkes: Kami Evaluasi dan Audit

Secara khusus, Maman meminta Kemenkes dan Pemda menelusuri apakah ada kesalahan pada sistem pelayanan kesehatan atau karena kelalaian manajemen rumah sakit.

"Jangan sampai ada kasus-kasus serupa terjadi kembali karena lagi-lagi rakyat kecil yang akan jadi korbannya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kurnaesih (39), ibu hamil asal Desa Buniara, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, meninggal usai ditolak melahirkan di RSUD Ciereng Subang pada 16 Februari 2023.

Pihak keluarga bersama bidan desa sudah mencoba membawa Kurnaesih ke rumah sakit tersebut. Tetapi, perawat mengatakan bahwa ruangan khusus ibu melahirkan dan ICU penuh.

Baca juga: KSP Minta Dinkes Audit Kasus Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Melahirkan di RSUD Subang

Perawat tersebut kemudian mempersilakan keluarga membawa Kurnaesih ke rumah sakit lain. Bidan desa sempat meminta perawat untuk memeriksa Kurnaesih, tapi hal itu diabaikan.

Kemudian, Bidan desa dan keluarga akhirnya membawa Kurnaesih keluar dari RSUD Ciereng Subang untuk dibawa ke rumah sakit lain.

Namun, dalam perjalanan, Kurnaesih muntah-muntah dan akhirnya meninggal dunia.

Terkini, Kemenkes bakal mengevaluasi dan mengaudit kasus tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono setelah acara peluncuran Permenko Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru di Kemenko PMK, Rabu (8/3/2023).

Dante mengungkapkan, pemberian sanksi kepada RSUD Ciereng, Subang, pun tengah dievaluasi lebih lanjut.

Baca juga: Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak Melahirkan di RSUD Subang, KSP: Kami Sangat Menyayangkan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com