Mendagri: Banyak Kepala Daerah Tak Paham soal Keuangan di Pemda, Hanya Fokus Visi Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap, banyak kepala daerah yang tak paham soal catatan keuangan di pemerintahan yang dia pimpin. Kebanyakan kepala daerah hanya fokus mewujudkan janji-janji politiknya.

“Begitu kita cek, banyak teman-teman kepala daerah nggak hafal, nggak tahu (catatan keuangan pemerintah daerah). Jadi kepala daerah mungkin fokus kepada visi politiknya, sementara masalah teknis keuangan yang paham adalah orang-orang teknisnya,” kata Tito dalam acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (9/3/2023).

Baca juga: Korupsi Kepala Daerah dan Anomali Mendagri

Menurut Tito, perangai kepala daerah ini bukannya tak berimbas ke pemerintahan. Dia menyebut, ketidakpahaman itu berakibat pada kebijakan yang kurang tepat.

“Akibatnya dia mengambil keputusan mungkin tidak pas,” ujarnya.

Tito bilang, keuangan pemerintah daerah (pemda) yang transparan sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Mantan Kapolri itu bercerita, ketika awal menjabat sebagai Mendagri dia tak bisa menjawab Presiden Joko Widodo yang bertanya mengenai sisa anggaran pemda tahun 2019. Sebab, saat itu tak ada catatan keuangan pemda yang terintegrasi.

Pemerintah daerah hanya mengandalkan sistem catatan keuangan di wilayah pemerintahan masing-masing.

“Jadi ketika kami mau menanyakan berapa sisa anggaran di bulan tertentu, yang terjadi adalah kita membuat tim dan setelah itu setiap tim nanti dibagi berapa provinsi, kabupaten, 548 kabupaten/kota ditelepon satu-satu, berapa sisa anggarannya,” ungkap Tito.

Menurut Tito, mekanisme demikian sangat lambat dan tidak efisien. Selain itu, laporan tersebut juga kurang transparan.

Berangkat dari situlah, Kemendagri membuat sistem yang bisa menyatukan catatan keuangan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia secara real time.

Seluruh pemda kini mencatatkan keuangan daerah di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). SIPD memuat seluruh catatan keuangan pemda, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pembangunan yang tengah berjalan.

Baca juga: Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya PR

“Dari data itu kita bisa mengetahui real time berapa keuangan pemerintah daerah tertentu, keuangan kabupaten tertentu,” kata Tito.

“Kita sudah punya data real, berapa sisa yang dibelanjakan, berapa pemasukan PAD (pendapatan asli daerah), dan lain-lain, lengkap di sana,” lanjutnya.

Tito mengatakan, penting untuk mencatatkan keuangan seluruh pemda. Meski tidak mudah, dia meminta seluruh pihak terkait bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang transparan.

“Yang nomor satu adalah sekali lagi, political wish, apakah para leader para kepala daerah, para pemegang kekuasaan mau membuka mau membuat sistemnya transparan, nggak gampang. Karena kalau sistemnya transparan nggak bisa main-main lagi,” tutur dia.