7 Honorer Klaten Meninggal Dunia di Tengah Ketidakpastian Pengangkatan Jadi CPNS

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan pegawai honorer dari Kabupaten Klaten melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/3/2022).

Koordinator aksi Ariyani Sulistiawati mengungkapkan, pihaknya meminta pemerintah segera mengangkat para honorer untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) setelah dinyatakan lulus tes CPNS pada tahun 2013/2014.

Hingga kini, mereka tak kunjung mendapat kepastian soal nasib pengangkatan jadi CPNS. 

“Bahkan ada beberapa teman kami yang sudah meninggal, menunggu eksekusi ini dilaksanakan,” ujar Ariyani pada awak media.

Baca juga: Tak Kunjung Diangkat Jadi PNS, Ratusan Honorer Klaten Demo di DPR

Ia menceritakan, para honorer sudah dinyatakan lolos, tetapi belum mendapatkan nomor induk kepegawaian (NIK).

Kemudian, Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan surat keputusan (SK) yang intinya mengembalikan berkas ke para pegawai honorer yang telah lulus tes CPNS.

Alasannya, berkas tak kunjung dikumpulkan hingga tenggat waktu yang ditentukan.

Tak hilang akal, para honorer lantas menempuh jalur hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta dan memenangkan gugatan.

Putusan itu berkekuatan hukum tetap pada pada 2018. Namun, hingga saat ini putusan belum dieksekusi oleh BKN Yogyakarta dan BLN Pusat.

Ariyani menyampaikan, ada 7 orang honorer di Kabupaten Klaten yang meninggal dunia selama menunggu proses tersebut.

“Mereka juga didesak keluarga kan, mereka kadang juga stres, sudah lolos kok tidak diangkat, tidak menerima SK,” ucap dia.

Baca juga: Pemilik Rubicon Mario Ternyata Tenaga Honorer Mabes Polri yang Masih Terima BLT, Kok Bisa?

Dengan statusnya saat ini, Ariyani mengaku hanya menerima honor Rp 300.000 per bulan.

Angka itu pun jauh dari standar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ia pun meminta Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk segera mengeluarkan formasi untuk mendorong BKN segera mengangkat mereka menjadi PNS.

Ariyani pun berharap unjuk rasa itu didengar oleh Komisi X DPR RI, yang dapat membantu proses pengangkatan dengan mendesak pemerintah.