Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Menyatakan Tak Akan Bergabung dengan Koalisi Perubahan

Kompas.com - 07/03/2023, 17:28 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan, pihaknya tak akan bekerja sama dengan bakal Koalisi Perubahan.

Adapun koalisi tersebut terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024.

“Kalau (dengan Koalisi Perubahan) tidak sih. Meskipun dunia runtuh, kita tidak (berkoalisi),” ujar Grace ditemui di kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Baca juga: Bawaslu Sebut Perlu Ada Aturan Khusus soal Politik Identitas, Lagi Dibahas KPU

Ia mengungkapkan, keputusan itu tidak diambil karena alasan personal. Namun, PSI sejak awal berkomitmen tak mendukung pihak yang bergerak dalam politik identitas.

“Jangan hal-hal dasar seperti jangan mempolitisasi agama, memainkan politik identitas, karena rusak kita, masyarakat kita banyak yang belum terdidik,” sebut dia.

“Akhirnya baper, pemilu sudah lewat masih saja gontok-gontokan di bawah,” sambungnya.

Menurutnya, politik identitas akan menyebabkan kualitas demokrasi menurun. Sebab, menurut Grace, masyarakat akan memilih pemimpin hanya berdasarkan latar belakang identitasnya.

“Akhirnya kita milih orang berdasarkan agamanya apa, sukunya apa, programnya apa kita tidak tahu,” ujarnya.

Baca juga: PAN Dukung Pemilu 2024 Tanpa Kegaduhan Politik Identitas

Diketahui saat ini PSI belum memutuskan bakal bergabung atau bekerja sama dengan partai politik (parpol) atau koalisi parpol tertentu untuk menghadapi Pemilu 2024.

Akan tetapi, PSI sempat menunjukkan kedekatannya dengan Partai Golkar yang telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Di sisi lain, PSI telah menyatakan akan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres), bersama anak Presiden ke-4 RI Abdurrachman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid.

Baca juga: Anies: 5 Tahun Tugas di Jakarta, Ada Bukti Saya Pakai Politik Identitas?

Anies Baswedan sempat menjawab soal politik identitas ini. Jawaban itu dilontarkan ketika ditanya oleh Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengenai narasi politik identitas yang kerap ditempelkan kepadanya.

Hal tersebut terjadi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-1 Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (14/2/2023).

"Saya pakai pengalaman saja. Ketika Pilkada 2017 di Jakarta, semua label itu ditempelkan kepada yang terpilih. Semua ditempelkan, apa pun nama labelnya," ujar Anies.

Ia mengatakan, label-label yang ditempelkan kepadanya itu hanya untuk menciptakan persepsi. Salah satu cara untuk menciptakan persepsi adalah dengan menggunakan pendekatan strategi komunikasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com