Saldi Isra Jadi Hakim Terakhir MK yang Diperiksa Majelis Kehormatan soal Pengubahan Substansi Putusan

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memeriksa hakim konstitusi Saldi Isra, Senin (6/3/2023), terkait pengubahan substansi perkara putusan nomor 103/PUU-XX/2022.

Saldi, yang sebelumnya berhalangan hadir dalam jadwal semula pada Senin pekan lalu, menjadi hakim konstitusi terakhir yang dimintai keterangan oleh majelis kehormatan.

"Hakim konstitusi yang terakhir diperiksa hari ini adalah Prof Saldi," kata Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna kepada wartawan, Senin.

Palguna menyatakan bahwa keterangan yang diminta dari Saldi secara garis besar tidak berbeda dengan keterangan 7 hakim konstitusi lain yang telah diperiksa lebih dulu.

Baca juga: Usut Skandal Pengubahan Substansi Putusan, Majelis Kehormatan MK Turut Periksa CCTV

Saldi sendiri adalah hakim konstitusi yang ucapannya dalam putusan perkara tersebut diubah dalam dokumen salinan.

Dengan ini, maka MKMK telah memintai keterangan dari 8 hakim konstitusi, yaitu Saldi, Daniel Yusmic, Guntur Hamzah, Manahan Sitompul, Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Suhartoyo.

Adapun hakim konstitusi Enny Nurbaningsih berstatus sebagai anggota MKMK sesuai amanat undang-undang, sehingga pemeriksaan yang bersangkutan bersifat konfirmasi secara langsung dalam setiap permintaan keterangan yang dilakukan majelis kehormatan.

Di samping itu, MKMK juga telah meminta keterangan dari mantan hakim konstitusi Aswanto. Aswanto masih berstatus sebagai hakim konstitusi ketika memutus perkara tersebut. Namun, ketika putusan dibacakan, ia sudah digantikan Guntur yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MK.

Baca juga: MKMK Optimistis Kasus Pengubahan Substansi Putusan MK Rampung Diusut Akhir Maret

Putusan 103/PUU-XX/2022 merupakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Pasal 23 ayat 1 dan 2, serta Pasal 27 A ayat 2 Undang-Undang tentang MK, yang diajukan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.

Putusan berkaitan dengan pencopotan sepihak Aswanto oleh DPR RI itu dibacakan pada 23 November 2022.

Sebagai informasi, substansi yang berubah dalam putusan ini hanya melibatkan 2 kata, namun dinilai memiliki konsekuensi hukum yang jauh berbeda.

Perubahan itu yakni dari kata "dengan demikian..." menjadi "ke depan..."

Secara utuh, yang dibacakan Saldi Isra selengkapnya adalah, “Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 Ayat (2) UU MK …”

Baca juga: Pencopotan Aswanto Diperkarakan Ulang, Minta MK Tak Libatkan Guntur Hamzah dan Arief Hidayat

Sementara itu, dalam salinan putusan dan risalah persidangan tertulis: “Ke depan, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 Ayat (2) UU MK …”

Perubahan substansi putusan ini dinilai bakal berimplikasi terhadap proses penggantian hakim konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah yang dilakukan sepihak oleh DPR. Perubahan ini juga diprediksi menciptakan kerancuan.

Sebab, jika sesuai yang disampaikan Saldi di sidang, pergantian hakim konstitusi harus sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU MK sehingga penggantian Aswanto tidak boleh dilakukan.