Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kerusuhan di Wamena, Front Mahasiswa Papua Kecewa Tak Bisa Temui Ketua Komnas HAM

Kompas.com - 03/03/2023, 18:14 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Front Mahasiswa Papua Rudy Kogoya merasa kecewa lantaran Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro tak menemui demonstran yang melakukan aksi di depan Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2023).

Mereka diterima oleh Komisioner Komnas HAM, namun yang menerima adalah Komisioner bidang Pengaduan Hari Kurniawan.

Itupun yang diterima hanya perwakilan di gedung Komnas HAM.

"Ya kecewa, sebenarnya kalau di dalam struktur organisasi, ketua itu paling tinggi. Kami berharap Ketua Komnas HAM RI harusnya ada supaya dia menyampaikan pendapatnnya secara kelembagaan," ucap Rudy.

Baca juga: Komnas HAM Kesulitan Investigasi Kerusuhan Wamena karena Internet Mati

Menurut dia, kehadiran Atnike diperlukan untuk meyakinkan masa aksi bahwa Komnas HAM bersungguh-sungguh menjalankan laporan kekerasan di tanah Papua.

Ia juga hendak menanyakan langsung apakah ada langkah di luar hukum yang bisa dilakukan Komnas HAM untuk menghentikan kekerasan di Papua.

Namun pertanyaan itu dia batalkan, lantaran Atnike sebagai Ketua Komisioner Komnas HAM tak menemui mereka.

Baca juga: Selidiki Kerusuhan di Wamena yang Tewaskan 12 Orang, TNI Bentuk Tim Investigasi

"Kami sebenarnya mau bertanya kepada Komnas HAM, apakah ada langkah di luar hukum, advokasi ke pengadilan internasional apakah ada langkah seperti itu atau ada? Karena ketua tidak ada jadi batal ditanyakan," ujar dia.

Alasan Atnike tak hadir menemui masa aksi disebut masih dalam perjalanan menuju kantor Komnas HAM.

Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Pengaduan Komnas HAM Hari Kurniawan saat menerima perwakilan demonstran.

Adapun aksi demonstrasi tersebut, kata Rudy, untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam peristiwa Wamena 23 Februari 2023.

"Kami juga follow up peristiwa yang sebelumnya kami laporkan yaitu laporan atas penyiksaan dilakukan TNI di Puncak, dan juga follow up kasus Dogiyai pembunuhan di luar hukum dilakukan di Dogiyai," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com