Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi PDI-P yang Kritik Dukungan ke Ganjar, PAN: Yang Punya Kader Harusnya Bangga

Kompas.com - 28/02/2023, 20:38 WIB
Singgih Wiryono,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Fikri Yasin menolak jika dukungan PAN kepada Ganjar Pranowo jadi capres 2024 dianggap sebagai upaya menyerobot PDI Perjuangan.

Dia mengatakan, semestinya PDI-P bangga memiliki kader yang disebut-sebut partai lain didukung untuk menjadi capres.

"Kita bilang orang yang punya kader itu harusnya bangga dong," kata Fikri saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/2/2023).

Baca juga: Soal Jokowi Ingatkan Jangan Salah Pilih Koalisi, PAN: Akan Selalu Bersama PPP dan Golkar

Fikri menyampaikan, dukungan bisa dikatakan penyerobotan apabila PAN tiba-tiba mendaftarkan Ganjar sebagai capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jika bentuknya masih berupa dukungan, Fikri menilai, semua orang bisa melakukan hal tersebut.

"Yang enggak boleh itu kami (PAN) daftarkan (Ganjar sebagai capres) di KPU, tiba-tiba enggak ada izin, itu pelanggaran," kata Fikri.

Adapun dukungan PAN terhadap Ganjar diungkapkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Ia memberi dukungan untuk mengusung Ganjar-Erick Thohir sebagai capres dan cawapres pada Pemilu 2024.

"Jalan jalan ke Simpang Lima. Jangan lupa membeli lunpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama. Insya Allah Indonesia tambah jaya," kata Zulhas di akhir pidatonya.

Baca juga: Soal PAN Duetkan Ganjar-Erick, PPP: Bisa Dibawa ke Forum KIB

Hal itu disampaikan di hadapan Presiden Joko Widodo dan 2.400 peserta kader PAN yang menghadiri Workshop dan Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN), di Hotel Padma Semarang, Minggu (26/2/2023).

Namun, Zulhas menyerahkan keputusan kepada Jokowi yang disebut sebagai panglima tertinggi.

"Tapi itu kata panglima perang, keputusan ada di panglima tertinggi," kata dia.

Dukungan tersebut mendapat reaksi negatif dari Wasekjen PDI-P Sadarestuwati yang menyebut tak sesuai etika politik.

"Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa etika politik sangat penting dan harus dikedepankan," kata Sadarestuwati kepada wartawan, Senin (27/2/2023).

Baca juga: Jokowi di Workshop PAN: Singgung Dekati Ganjar hingga Jangan Salah Pilih Koalisi

Dia tak ingin dukungan itu kemudian dianggap bahwa PAN mendahului keputusan PDI-P mengusung calon presiden (capres).

Terlebih, kata Sadarestuwati, yang disebut Zulhas adalah Ganjar, atau bukan kader PAN.

"Jangan sampai main serobot, apalagi Pak Ganjar sampai saat ini masih kader dan petugas partai PDI Perjuangan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com