Bareskrim Dalami 33 Perusahaan Cangkang Diduga Terafiliasi KSP Indosurya

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menelusuri perusahaan cangkang yang diduga terafiliasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Adapun yang dimaksud perusahaan cangkang yakni perusahaan yang dibentuk secara sengaja tanpa menjalankan operasi bisnis yang sebenarnya dan biasanya dipakai untuk menyembunyikan harta.

"Sudah diusut (33 perusahaan cangkang) dan on going proses,” kata Kepala Sub-Direktorat (Kasubdit) III Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Robertus Yohanes De Deo saat dikonfirmasi, Selasa (28/2/2023).

Baca juga: Imbas Kasus Gagal Bayar KSP Indosurya, OJK Periksa Anak Usahanya

Menurut dia, saat ini penyidik juga telah berkoordinasi dengan pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana perusahaan cangkang yang terafiliasi Indosurya itu.

Selain itu, De Deo menyebut, hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dan terus melakukan pemeriksaan dalam perkara TPPU terkait perkara KSP Indosurya.

"Masih pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti lainnya," ucap De Deo.

Penyidikan kasus Indosurya terkait TPPU berawal karena dua terdakwa dalam kasus penipuan itu divonis bebas dan divonis lepas oleh majelis hakim karena dinilai tidak melakukan tindak pidana.

Bos KSP Indosurya, Henry Surya divonis lepas, sedangkan Direktur Keuangan KSP Indosurya June Indria divonis bebas.

Majelis hakim menilai kedua terdakwa terbukti melakukan kejahatan tetapi hal itu masuk ranah perdata.

Baca juga: Soal Kasus Koperasi Indosurya, Kuasa Hukum: Awalnya Ini Masuk ke Ranah Perdata

Merespons ini, Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta agar perkara kasus penipuan Indosurya dibuka baru. Sementara itu, Kejagung mengajukan kasasi.

KSP Indosurya telah memiliki 23.000 nasabah dengan mengumpulkan dana nasabah sebanyak Rp 106 triliun.

Berdasarkan hasil audit nasabah, ada lebih dari 6.000 nasabah yang tidak terbayarkan dengan jumlah kerugiannya sebesar kurang lebih Rp 16 triliun.