Mendagri Minta Program Stunting Tak Terpinggirkan di Tahun Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta penanganan stunting di setiap daerah tidak terpinggirkan di tahun politik.

Sebab, biasanya konsentrasi para politisi dan kepala daerah yang sebagian besar merupakan kader partai politik (parpol) maupun diusung parpol masing-masing justru terfokus pada pertarungan politik dengan pemenangan pemilu.

Di sisi lain, lambatnya penanganan stunting akan menjadi beban negara saat Indonesia mengalami bonus demografi dengan usia penduduk muda lebih mendominasi.

"Kita tidak ingin adanya tahun politik, terjadinya power struggle. Pertarungan politik ini kemudian menegasikan atau meminggirkan program-program penting untuk bangsa atau untuk rakyat termasuk stunting," kata Tito saat ditemui di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023).

Baca juga: Wapres Sebut Guru Ngaji Harus Dilibatkan untuk Sosialisasikan Stunting

Atas dasar itu, Tito Karnavian mengusulkan agar penanganan stunting di tiap daerah dapat dievaluasi secara rutin.

Menurutnya, usul itu telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Program evaluasi yang dilaksanakan secara rutin ini sama seperti program evaluasi penanganan inflasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

"Seperti penanggulangan inflasi kan tiap minggu kita rapat, mungkin (stunting) kita rapat evaluasi tiap tiga bulan," kata Tito Karnavian.

Baca juga: Tekan Angka Stunting, Menkes: Daripada Beli Rokok, Mending Beli Telor

Nantinya, kata Tito, pemerintah pusat mengumumkan daerah-daerah mana saja yang berhasil membuat program pencegahan dan penurunan stunting, sehingga menurunkan prevalensi stunting di Indonesia.

Daerah yang berhasil ini akan mendapatkan "imbalan" berupa insentif dari pemerintah pusat.

"Daerah-daerah mana yang berhasil menangani stunting dengan segala terobosannya, diberikan dana insentif. Budgetnya ada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk daerah berprestasi," ujar Tito.

Sedangkan untuk daerah-daerah yang belum berhasil, akan disosialisasikan pentingnya penanganan dan pencegahan stunting.

Baca juga: Curhat Ibu dengan Balita Stunting, Anak Susah Makan dan Kurang Asupan Lemak

Lebih lanjut, Tito Karnavian mengatakan, stunting merupakan isu yang menjadi perhatian pemerintah pusat untuk saling berkompetisi.

Sukses atau tidaknya kepala daerah menangani stunting akan menjadi preseden bagi masyarakat di sekitarnya yang turut mempengaruhi elektabilitas.

"(Sukses atau tidaknya penanganan stunting suatu daerah) menunjukkan bapak ibu kepala daerah layak dipilih lagi atau tidak. Karena penilaian itu sangat berpengaruh pada elektabilitas," kata Tito.

"Mudah-mudahan dengan iklim kompetitif itu masalah stunting tidak tertinggalkan," ujarnya lagi.

Sebagai informasi, menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Indonesia pada 2021 adalah sebesar 24,4 persen.

Namun, pada tahun 2022, terdapat penurunan prevalensi stunting menjadi 21,6 persen.

Angka tersebut diharapkan terus turun, sehingga bisa mencapai target sebesar 14 persen pada tahun 2024.

Baca juga: Menkes: Bapak-bapak, ketimbang Beli Rokok, Mending Beli Telur untuk Anak Cegah Stunting...