Ketika Parpol Pengusung Anies "Say Goodbye" kepada PDI-P...

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P tampak kian tegas memberikan garis pembatas pada partai politik (parpol) pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Mulanya, politisi PDI-P Masinton Pasaribu menyampaikan partai banteng tak akan berkoalisi dengan bakal Koalisi Perubahan yang dijajaki oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, dan Partai Demokrat.

Hal itu kian dipertegas oleh pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

"Bergabung dengan koalisi. Itu maksudnya bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa Pak Jokowi, sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, PKS yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan," ucap dia.

Baca juga: PKS Sudah Deklarasi Anies, Nasdem-Demokrat Masih Belum Satu Suara

Sementara itu Nasdem, PKS, dan Demokrat juga telah menyiratkan resistensi untuk bekerja sama dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.

PKS ucapkan selamat tinggal

Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengucapkan selama tinggal pada PDI-P pasca pihaknya resmi mendeklarasikan Anies sebagai capres, Kamis.

“Oke, selamat tinggal,” sebut Aboe ditemui di kantor DPP PKS, Jalan TB Simaputang, Jakarta Selatan.

Ia mengaku tak ambil pusing dan mempersilahkan masyarakat yang mau menikmati berbagai narasi yang dilontarkan Hasto.

Aboe optimistis banyak pihak akan mendukung PKS dan Anies dalam kontestasi elektoral mendatang.

Baca juga: Nasdem Minta Demokrat Deklarasikan Anies Secara Formal, AHY: Lho, Kan Sudah

"Biarkan rakyat menikmati kata-katanya. Biarkanlah negara ini bersama dengan PKS yang dipilih PKS," katanya.

Tak perlu khawatir

Sementara, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta PDI-P tak perlu khawatir dengan bakal Koalisi Perubahan.

Menurutnya, jika PDI-P dan pemerintah saat ini telah merasa sudah memperjuangkan perubahan tak perlu kebakaran jenggot dengan semangat tiga parpol pengusung Anies.

“Yang biasanya alergi, dan khawatir dengan perubahan itu adalah kelompok-kelompok pendukung status quo,” tutur Herzaky dihubungi Jumat (17/2/2023).

Ia menilai pemerintahan saat ini tak cukup menyejahterakan masyarakat karena berbagai harga bahan pokok meningkat.

Begitu pun, lanjut dia, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 yang mengalami penurunan dari posisi 38 ke peringkat 34.

Baca juga: Sebut Biayai Safari Politik Anies, Nasdem: Dia Tak Punya Duit, Tidak Korupsi